Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Dan Fisik Pemkot Surabaya Disorot DPRD

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Ayu Krishna.

SURABAYA, NusantaraPosOnline.Com-Anggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022, menjadi sorotan Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya.

“Kami menyikapi, menanyakan dan mendalami pelaksanaan APBD 2022 yang sudah dianggarkan,” Kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (4/7/2023).

Menurut dia, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pemberdayaan masyarakat tidak terlalu signifikan.

Dia mencontohkan masyarakat yang akan dikursuskan dalam rangka meningkatkan SDM seperti pembuatan paving dan lainnya, itu harusnya diverifikasi lebih dulu.

“Apakah masyarakat yang akan dikursuskan ini berminat atau tidak supaya outputnya biar jelas? Jangan sampai masyarakat yang tidak berminat dikursuskan ini akan menjadi outputnya tidak jelas,” kata Ayu.

Sedangkan untuk penganggaran fisik, lanjut dia, rata-rata gagal karena kemungkinan para lurah dan camat kurang memahami terkait speksifikasi yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

“Karena jalan kampung di Surabaya tidak mesti lurus seperti jalan tol, pasti ada yang berbelok belok,” Ujarnya.

Untuk pengerjaan fisik jalan kampung, Ayu menjelaskan, luasannya hanya 2 meter sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh lebih dari itu. Jika ada lebih dari itu, kata dia, akan dihentikan atau distop lebih dahulu pengerjaanya. “Tetapi bukan berarti langsung dibatalkan semuanya,” Ungkap.

Untuk itu, Ayu menegaskan, komisi A akan membicarakan hal itu dengan Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum dan Satuan Tiga Pembangunan di Pemkot Surabaya.

“hal itu penting mengingat masih ada sisa anggaran di setiap kecamatan sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar,” katanya.

Ayu berharap anggaran yang ada bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita sebelumnya mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kualitas produksi dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengikuti program padat karya pembuatan paving.

“Untuk mutu paving sebenarnya yang kami targetkan adalah minimal K175, tapi dalam faktanya yang dihasilkan teman-teman MBR itu lebih tinggi dari yang ditetapkan. Kami sudah melakukan uji di ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) dan sudah keluar, rata-rata (di atas) K300,” ujarnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!