godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Januari 16 2021
Home / Pemerintah / Anggaran Penanganan Covid-19 Di Desa Banjardowo Tak Transparan, Diduga Ditilap Kades
Kantor Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Jum’at. (29/5/2020) petang.

Anggaran Penanganan Covid-19 Di Desa Banjardowo Tak Transparan, Diduga Ditilap Kades

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Pengelolaan anggaran penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19 desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa timur, tidak transparan, dan diduga ditilap oleh Kepala Desa setempat.

Menurut HN (45) warga desa Banjardowo, mengatakan pada pencairan Dana Desa (DD) tahap satu, pemerintah desa Banjardowo menganggarkan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 50 juta, dan untuk bantuan sosial (Bansos) Bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama Rp 90 juta lebih. Tapi anggaran tersebut dipegang oleh Kades sendiri.

“Setahu saya untuk anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 50 juta, dananya disimpan dikantong Kades, bukan dibendahara desa. Pengelolaan anggaran tersebut oleh Kades tidak transparan. Uang tersebut hanya dibuat untuk beli obat untuk penyemprotan dan  sedikit masker. Untuk membeli obat selama masa pandemi COVID-19 ini hanya kisaran Rp 5 juta, paling banyak Rp 7 juta.” Kata HN, kepada NusantaraPosOnline.Com, Kamis. (28/5/2020).

DANA DESA : Pos penanganan COVID-19 Desa Banjardowo, yang mengunakan ruang sekolahan SDN Banjardowo. Jum’at (29/5/2020) petang.

Setahu saya uang penanganan COVID-19 sebesar Rp 50 juta dari DD tahap 1, hanya digunakan untuk pembelian beli obat untuk penyemprotan, untuk pembelian sedikit masker, dan untuk biaya pembuatan bener untuk pos penanganan COVID-19.

“Karena yang melakukan penyemprotan adalah perangkat desa dan BPD. Saat perangkat desa dan BPD melakukan penyemprotan, tidak diberi apa-apa oleh Kades. Tidak diberi uang rokok, snak, atau uang lelah. Bahkan untuk beli air minum, mereka beli sendiri.”   Ujar HN.

Menurut HN, yang menjaga pos penanganan  COVID-19 juga perangkat desa dan BPD secara bergantian. Mereka juga tidak diberi honor apa-apa, untuk snek atau kopi mereka membawa dari rumah sendiri, secara bergantian, atau sukarela. “Jadi untuk biaya pembelian obat untuk penyemprotan, sedikit masker, dan cetak bener. Diperkirakan hanya menghabiskan anggaran Rp 15 juta. Lalu sisanya dikemanakan oleh Kades. Yang lebih parah lagi pengelolaan dana tersebut tidak transparan. Seharusnya uang tersebut dipegang bendahara desa, malah disimpan dikantong Kades. Inikan ngawur namanya.”  Ujarnya.

Jadi wajar, warga curiga uang tersebut, disimpangkan Kades, karena uang tersebut disimpan dikantong Kades, pengelolaannyapun tidak transparan. Dan hasil belanja dilapangan ditemukan tidak sesuai dengan anggaran yang ada. “Masak uang Rp 50 juta cuman untuk beli obat yang harganya murah, sedikit masker, dan untuk buat bener. Bagaimana desa mau maju kalau kadesnya yang baru menjabat sudah seperti ini. Apalagi ini terjadi saat wabah virus COVID-19 sedang mengancam nyawa warga.” Imbuhnya.

Sementara itu Bendahara desa Banjardowo, Ngatiyo, saat dikonfirmasi ia mengaku tidak mengetahui tentang pengelolaan anggaran COVID-19 sebesar Rp 50 juta, dari DD tersebut. “Jangan tanya kesaya, sebab itu bukan kewenangan saya untuk menjelaskanya. Saya cuman bendahara desa, jadi tidak tahu menahu tentang pengelolaan dana tersebut. Yang paham pak Kades, jadi tanya saja ke Pak Kades.” Kata Ngatiyo. Melalui sambungan telpon seluler.  Jum’at (29/5/2020).

Saat disingung tugasnya selaku bendahara, yang seharusnya mengelola dan mengetahui keuangan Desa. Selaku bendahara, masak tidak tahu pengunaan uang penanganan COVID-19 tersebut ? “Semua uang DD untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 50 juta, dan uang untuk BLT besarnya Rp 90 juta lebih, sudah diminta semuanya oleh Pak kades. Saya juga sudah pernah dipanggil Camat Kabuh, waktu itu Camat mempertanyakan anggaran tersebut. Karena camat mengira uang tersebut saya bawa. Itu sudah saya jelaskan ke Camat, bahwa uang tersebut sudah diminta oleh Kades. Pengelolaan dana tersebut juga kades yang tahu.” Kata Ngatiyo.

Ketua BPD Desa Banjardowo, Suwadi, mengatakan selama pandemi COVID-19 yang melakukan penyemprotan adalah perangkat desa dan BPD. Sedangkan untuk yang menjaga pos penanganan COVID-19 juga dilakukan oleh perangkat desa dan BPD kadang dibantu masyarakat, secara sukarela dengan cara bergantian. Saya selaku ketua BPD tidak tahu menahu anggaran penanganan COVID-19 Rp 50 juta tersebut.

“Selama ini sejak melakukan penyemprotan, dan menjaga pos penanganan COVID-19. Perangkat desa, dan BPD tidak pernah diberi apa-apa oleh Kades, untuk biaya snek rokok atau kopi, dll mereka membawa sendiri dari rumah masing-amasing seiklasnya.”  Kata Suwadi. Jum’at (29/5/2020) petang.

Menurut Suwadi, untuk biaya pembelian obat untuk  penyemprotan selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan ini, paling menghabiskan anggaran kisaran Rp 7 juta. Sedangkan untuk pos penanganan COVID-19 mengunakan ruang sekolahan SD jadi cukup dibersihkan secara gotongroyang dan pasang bener saja. “Jadi memang pengunaan uang penanganan COVID-19 tersebut tidak transparan.” Ujarnya.

Terkait hal tersebut Kades Banjardowo, Rahardian Firmansyah, saat dikonfermasi dikediamanya, ia sedang tidak ada ditempat. “Pak lurah tidak ada, orangnya belum datang (Belum pulang kerumah).” Kata Istri Kades, sambil tidur-tiduran diruang tamu, saat menjawab pertanyaan wartawan. (Why)

Check Also

Untuk Melancarkan Aktifitas Warga, Pemdes Tejo Bangun Jembatan Dengan Dana Desa

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintah desa (Pemdes) Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa timur. Sukses membangun jembatan yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!