Ekonom : Pada 2024 Utang Era Jokowi Berpotensi Tembus Rp 6.291 Triliun

FOTO : Ilustrasi Hutang Negara

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menanggung utang mencapai Rp 6.291 triliun pada 2024.

Angka itu mencapai 38,98% terhadap produk domestik bruto (PDB). Nominal utang tersebut meningkat jauh dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004-2014.

Hal itu disampaikan ekonom Bright Institute Awalil Rizky dalam akun media sosial X-nya, dikutip Senin, 11 Desember 2023. Dia membeberkan posisi utang pemerintah pada 2014 sebesar Rp 2.609 triliun. Angka itu sekitar 24,68% dari rasio PDB.

Sedangkan pada akhir era Jokowi tahun 2024, posisi utang diprediksi melejit mencapai Rp8.900 triliun atau bertambah Rp 6.291 triliun. Adapun rasio utang bertambah menjadi 14,30%.

“Diperkirakan, rasio posisi utang pemerintah atas PDB pada 2023, adalah sebesar 310,93% dan 2024, sebesar 314,03%. Rasionya meningkat 145,76% pada era Jokowi. Era sebelumnya menurun.” terang Awalil.

Dengan kondisi tersebut, dia memperkirakan pembayaran pokok utang pemerintah bakal mencapai Rp625 triliun dan bunga Rp497 triliun. Sehingga, total utang yang harus dibayarkan pemerintah senilai Rp 1.122 triliun pada 2024.

“Target pendapatan APBN 2024 sebesar Rp 2.802 triliun. Rasionya 40%. Rasio beban utang atas pendapatan menurun pada era SBY, namun meningkat pesat pada era Jokowi,” jelas Awalil.

Diketahui, jumlah utang pemerintah periode ini tercatat Rp 7.950,52 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,68%.

Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menilai utang yang hampir mencapai Rp 8000 triliun cenderung relatif aman, terutama jika berbicara konteks rasio utang terhadap PDB.

Meski demikian, rasio utang tersebut masih di level atas atau belum kembali seperti saat sebelum pandemi COVID-19. Hal itu menjadi PR pemerintah dalam menurunkan jumlah maupun rasio utang.***

Editor : BUDI W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!