Jadi Terdakwa Korupsi, Pejabat Satpol PP Surabaya Belum Dipecat, Masih Terima Gaji

Ferry Jocom eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya.

SURABAYA, NusantaraPosOnline.Com-Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, memastikan bahwa Ferry Jocom yang telah ditahan dan menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya. Masih berstatus sebagai ASN Pemkot Surabaya, dan masih terima gaji.

Hingga kini Pemkot Surabaya belum mengambil keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadapa Ferry Jocom. Kareana belum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dari Majelis Hakim yang menyidangkan terdakwa Ferry Jocom di Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Menurut aturan Undang-undang kepegawaian, kalau kasus Tipikor, nanti kita tunggu inkrachtnya. Nanti bila putusan tersebut (Putusan pengdilan) telah keluar, maka Pemkot Surabaya memastikan akan segera mengambil tindakan tegas.” kata Kepala BKPSDM Kota Surabaya, Rachmad Basari, Rabu (23/11/2022).

Rachmad menyebutkan, tindakan tegas yakni dengan memberhentikan eks Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP ini tidak dengan hormat dari ASN Pemkot Surabaya.

“Kalau nantinya sudah terbukti dan dan ada putusan pengadilan yang inkracht berapapun putusannya, ya memang harus diberhentikan dengan tidak hormat,” tandasnya.

Rachmad juga menjelaskan, apabila terdakwa Ferry Jocom dinyatakan terbukti bersalah di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, dan terdakwa Ferry Jocom tak puas dengan melakukan perlawanan lewat upaya hukum lebih tinggi lagi.

“Maka Pemkot Surabaya tak bisa berbuat banyak. Tetap harus menunggu hasil dari putusan selanjutnya sampai putusan pengadilan berkekutan hukum tetap.

“Putusan berapa pun kalau terbukti dan inkracht, sudah tidak ada banding, tidak ada kasasi itu udah otomatis diberhentikan tidak hormat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, saat ini terdakwa Ferry Jocom masih tercatat sebagai ASN di Pemkot Surabaya. Tetapi terdakwa Ferry Jocom ini tak menerima penghasilan penuh seperti sebelumnya. Ferry hanya menerima separoh pendapatan.

“Berkurangnya pendapatan ini disebabkan terdakwa Feery Jocom tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya sebagai ASN Pemkot Surabaya. Karena terdakwa ini ditahan sehinggadia menerima hak-hak keuangannya sebesar 50 persen gaji saja. Diluar gaji udah gak ada,” pungkasnya.

Untuk diketahui, perkara dugaan penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya, yang menjerat terdakwa Feery Jocom ini sekarang sedang dalam proses disidangkan di PN Tipikor Surabaya

Dalam persidangan Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejari Surabaya, Nur Rachmansyah menuntut terdakwa Ferry Jocom, hukuman 5 tahun penjara.

Selain itu JPU juga menuntut mantan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tentibum) Satpol PP Kota Surabaya ini juga harus membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana perjara terhadap terdakwa Ferry Jocom dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan,” kata JPU Nur Rachmansyah, saat membacakan tuntutan di ruang sidang Candra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (16/11/2022).

Menurut JPU Nur Rachmansyah, terdakwa Ferry Jocom terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri atau orang lain sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, yang telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan disebabkan kehendaknya.

“Terdakwa Ferry Jocom terbukti melanggar pasal 10 huruf a jo pasal 15 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah menetapkan Ferry Jocom sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp 500 juta.

Penetapan tersangka itu berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022. Dan dilakukan penahanan. Ferry Jocom lalu dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ferry Jocom, disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Fri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!