godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Oktober 30 2020
Home / Hukrim / Kades Rejoagung Tulungagung Bakal Dilaporkan Ke Kejari
PEMERINTAH : Kantor kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung

Kades Rejoagung Tulungagung Bakal Dilaporkan Ke Kejari

TULUNGAGUNG, NusantaraPosOnline.Com-Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa timur, Mukaji, bakal dilaporkan warganya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, terkait dugaan korupsi pengelolaan kas desa selama ia menjabat Kades.

Menurut, Nurkolis, warga setempat bahwa pihaknya akan melaporkan Kades Rejoagung, Mukaji, ke Kejari Tulungagung, karena saat Mukaji, menjabat Kades Rejoagung, banyak ditemukan adanya dugaan peraktek korupsi pengelolaan keuangan kas desa.

“Kami sudah meminta bantuan Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) untuk melaporkan Kades Rejoagung Mukaji ke Kejari, terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa atau kas desa Rejoagung. Saat ini kami masih melengkapi bukti dugaan korupsi tersebut, untuk bahan laporan ke Kejari Tulungagung.”  Kata Nurkolis. Jum’at (25/9/2020)

Nurkolis, mengatakan rencananya kami tarjetkan minggu depan, laporan tersebut sudah masuk ke Kejari. Bahkan kalau memungkinkan saat laporan nanti, kami akan sekalian mengelar demontrasi dikantor Kejari. “Rencananya saat laporan nanti, kalau memungkinkan kita akan sekalian berdemo dikantor Kejari.” Ujarnya.

Ia juga menjelaskan, ada beberapa kasus yang akan dilaporkan ke Kajari tersebut diantarnya, yaitu : Dugaan korupsi Dana desa tahun 2015 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Kades; Pembelian kain seragam untuk PKK sebanyak 40 stel, dan kain seragam untuk Kades dan perangkat desa  sebanyak 13 stel dari Alokasi Dana desa (ADD) diduga fiktif; dan dugaan korupsi pembangunan proyek pembangunan gedung pelatihan yang dibiayai dari DD.

TERINDIKASI KORUPSI : Proyek bangunan gedung pelatihan yang dibiayai dari DD Desa Rejoagung.

“Dugaan korupsi pembangunan gedung pelatihan yang dibiayai dari DD sangat mencolok, pembangunan dilakukan tiga tahap (3 tahun). Contoh penyimpangan pada pembangunan tahap 3 mengunakan anggaran DD 2019 Rp 338.743.000 tapi pekerjaan dilapangan hanya pekerjaan finising teras gedung pelatihan yang lebarnya hanya 4 m x 24 m (pemasangan lantai keramik yang harganya permeter hanya kisaran Rp 40.000 / m2); finising tangga; pembuatan pagar teras lantai dua; pengantian 2 unit pintu tipe kupu tarung; dan pengecetan gedung. Jadi anggaran besar pekerjaan sepele (kecil) tak sesuai dengan DD yang dikeluarkan.” Terang Nurkolis.

Selanjutnya dugaan korupsi uang hasil penyewaan tanah aset desa, diduga digunakan untuk kepentingan Kades, tak hanya itu prosedur pelaksanaan penyewaan tanah aset desa tidak sesuai Perdes 04 Th 2003 tentang lelang sewa tanah kas desa Rejoagung.

“Tak hanya itu kami juga menemukan adanya praktek mark-up belanja material bangunan; pemalsuan nota dan stempel toko tempat belanja untuk dimasukan dalam Laporan petangung jawaban (LPJ).” Kata Nurkolis.

Nurkolis mengaku, kami ingin pemerintah desa Rejoagung, lebih baik lagi, oleh karena itu temuan-temuan tersebut diatas akan segera kita laporkan ke Kejari setempat.

Koordinator Lsm Arak, Safri nawawi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari warga desa Rejoagung, terkait dugaan korupsi dana kas desa Rejoagung, yang diduga dilakukan Kades. “Laporan masyarakat tersebut, kami anggap suatu kepercayaan masyarakat kepada kami, oleh karena itu saya akan suruh teman kami mendampingi  dan membantu warga Rejoagung yang akan lapor ke Penegak hukum.” Ujarnya. 

Terkait hal tersebut Kepala desa Rejoagung, Mukaji, saat dimintai konfirmasi ia sedang tidak ada ditempat, dan dihubungi via ponsel tidak ada jawaban.

“Pak Kades sedang tidak ada ia sedang ikut rapat, di Kecamatan, terkait masalah pengisian perangkat desa.” Kata Kaur Umum Pemdes Rejoagung, Muryanto. Jum’at pagi (25/9/2020). (Skd)

Check Also

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil Digugat Terkait Kepemilikan Tanah

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan petanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil digugat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!