godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Januari 16 2021
Home / Nasional / Kasus Jiwasraya, Dirut PT Sinarmas Asset Management Serahkan Rp 77 M, Ke Kejagung
Penampakan uang PT Sinarmas Asset Management yang dikembalikan kepada negara di Kejaksaan Agung, Jakarta (7/7/2020).

Kasus Jiwasraya, Dirut PT Sinarmas Asset Management Serahkan Rp 77 M, Ke Kejagung

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com- Direktur Utama (Dirut) PT Sinarmas Asset Management Alex Setyawan menyerahkan uang sekitar Rp 77 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Terkait kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menjelaskan, Sinarmas kembalikan uang sebanyak dua kali. Tahap pertaman senilai Rp 3 miliar, dan tahap kedua, mereka mengembalikan uang Rp 73,93 miliar.

“Pengembalian kerugian negara (kasus Jiwasraya) ini sesuai yang diperhitungkan badan pemeriksa keuangan (BPK). Ini sebagai bagian penyelesaian perkara dalam penyidikan Jiwasraya,” kata Ali di Jakarta, Selasa (7/7).

Nilai pengembalian tersebut sudah sesuai dengan perhitungan negara BPK bahwa reksadana Jiwasraya yang dikelola Sinarmas merugikan negara Rp 77 miliar sebagaimana tertuang dalam dokumen dakwaan tersangka Jiwasraya.

Dalam hal ini, perusahaan langsung kembalikan kerugian negara setelah kejaksaan menetapkannya sebagai tersangka korporasi pada akhir Juni 2020 lalu.

“Ketika kami menetapkan sebagai tersangka, langsung ada respon yang bersangkutan atas perannya. Sehingga Sinarmas bersifat kooperatif dengan menyerahkan pengembalian sesuai nilai manajer investasi (MI) bersangkutan,” Terangnya.

Selain itu, uang tersebut bisa menjadi titipan jika suatu hari perusahaan harus memenuhi kewajiban atas putusan pengadilan. Ali menilai, pengembalian uang itu sebagai bentuk kooperatif perusahaan atas kasus ini.  

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 13 manajer investasi (MI) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Asuransi Jiwasraya.

Mereka adalah PT Pan Arcadia Capital, PT  OSO Manajemen Investasi (OMI), PT Pinnacle Persada Investama, PT  Millenium Danatama Indonesia dan PT Prospera Asset Management dan PT MNC Asset Management.

Selanjutnya, PT Maybank Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Pool Advista Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama Indonesia dan PT Sinarmas Asset Management.

Kejaksaan menyebut, pada 2014 -2018 Jiwasraya berinvestasi ke saham dan reksadana yang dikelola 13 MI. Dari situ, nilai investasi ke reksadana mencapai Rp 12,15 triliun menurut laporan BPK.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyebutkan, harga portofolio saham – saham dalam reksadana yang dikelola MI tersebut sudah digoreng atau dinaikkan secara signifikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.

“Antara lain saham – saham IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI dan BJBR,” Teranya. 

Hari melanjutkan, bahwa investasi reksadana milik Jiwasraya yang dikelola belasan manajer investasi tersebut, dikendalikan oleh Heru dan Benny. 

Mereka sudah sepakat dengan manajemen Jiwasraya yakni Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syamirwan melalui perantara Direktur PT Maxima Integra Joko Hartanto Tirto.

“Sehingga 13 MI tersebut tidak bertindak secara independen demi kepentingan nasabah Jiwasraya dalam pengelolaan keuangan nasabah,” terangnya.

Hal ini mengakibatkan PT Jiwasraya merugi Rp 16,81 triliun. Kejaksaan menjerat perbuatan MI dengan dakwaan primair (primer) dan subsidair (subsider).

Dakwaan primer meliputi pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Sementara dakwaan subsider yakni pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Selain itu, mereka juga dijerat pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Serta pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (bd)

Check Also

Pemerintah Bubarkan FPI, Kemenko Polhukam Dibanjiri Karangan Bunga

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Jl. Merdeka Barat, Jakarta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!