JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com–Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) Jawa Timur, terus mempertanyakan kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, yang pada Rabu 2 Mei 2018 melantik Djoko Sasono sebagai Sekretaris Jenderal Kemenhub.
Yang menarik jelang pergantian Sekjen Kemenhub, pihak Inspektur Jenderal Kemehub, merilis daftar 33 proyek pelabuhan mangkrak. Proyek pelabuhan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun. Barulah pada hari Rabu Menhub Budi karya sumadi, melantik Djoko sasono, menjabat sebagi Sekjen Kemenhub.
Padahal akhir tahun 2017 lalu, Djoko Sasono resmi meninggalkan jabatan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen PHD) Kemenhub. Djoko merasa gagal mengatasi kemacetan parah yang terjadi selama libur Natal dan menjelang Tahun Baru belakangan ini.
“Saat Wajah Djoko sasono, mengundurkan diri dari jabatan. Wajah Djoko sasono mendadak piral menghiasi berbagai media cetak maupun elektronik. Sudah jelas publik tahu kalau Djoko, pernah sebagai Dirjen Perhubungan Darat pasti menanggung kesalahan. Malah kini Djoko sasono diangkat jadi Sekjen Kemenhub. Ini keputusan yang aneh, dan layak dicuriga ada praktek KKN.” Kata Safri Nawawi, Koordinator Lsm Arak. Jawa Timur. Minggu (13/5/2018).
Safri juga menambahkan, seperti kita ketahui bersama tahun 2015 lalu Dirjen PHD, meluncurkan pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 3.000 unit untuk periode 2015-2019. Harga per unit BRT kisaran Rp.1,4 milyar (tidak termasuk ongkos kirim) maka anggaran untuk pengadaan bus ini diperkirakan mencapai Rp.4,4 trilun atau lebih. Nah proyek 3000 BRT senilai kisaran Rp 4,4 triliun ini bermasalah, mangkrak di mana-mana.
“Djoko sasono, adalah termasuk pejabat yang paling bertangung jawab terhadap proyek pembelian 3000 Bus rapid transit (BRT) ukuran besar periode tahun 2015 – 2019. Karena pada saat perencanaan Djoko sasono, 2 tahun menjabat sebagai Direktur bina Sistem transportasi perkotaan (Dit BSTP) dari 2012. Dit BPSTP yang membidangi pengadaan 3000 BRT tersebut. Sedangkan proyek pembelian 3000 BRT tahap awal dimulai tahun 2015. Jadi secara otomatis saat perencanaan dan pengusulan anggaran 3000 BRT tahun 2014 lalu Djoko sasono adalah orang yang sangat berperan besar.” Lanjut Safri.
Masih menurut Safri, selanjutnya tanggal 12 Januari 2015 lalu, Djoko sasono, dilantik menjabat sebagai Dirjen Hubdat. Tahun 2015 inilah proyek pembelian 3000 BRT mulai dilaksanakan. Artinya Djoko sasono, yang paling bertangung jawab terhadap proyek 3000 BRT periode 2015 – 2019 yang sekarang bermasalah.
“Rakyat berharap Menhub Budi karya sumadi, tidak pikun, masih ingat dengan proyek 3000 BRT senilai kisaran Rp 4,4 triliun. Yang sekarang bermasalah. Seharusnya Budi karya sumadi, dan Inspektur Jenderal Kemenhub harus memeriksa Djoko sasono. Bukan malah mengangkat Djoko Sasono Jadi Sekjen Kemenhub. Apalagi kasus proyek 3000 BRT senilai kisaran Rp 4,4 triliun, sedangkan kasus 33 proyek plabuhan mangkrak senilai 2,8 triliun. Kan kasus 3000 BRT ini juga sangat besar. Kebijakan Budi karya sumadi ini betul-betul aneh.” Tegas Safri.
Menurut Safri, bukan hanya itu Djoko sasono, juga termasuk pejabat yang harus bertangung jawab atas proyek pembelian 150 BRT yang dibiayai dari APBN 2014 sebesar Rp 187.500.000.000. Pembelian 150 BRT tersebut untuk mengatasi kemacetan di 5 kota besar (Ibukota provinsi) di Indonesia, satu kota mendapatkan olokasi 30 unit BRT, yakni : Surabaya, Bandung, Makasar, Medan, dan Denpasar. Saat ini bus-bus tersebut banyak yang mangkrak menunggu menjadi besi tua. Bahkan 30 BRT untuk kota Surabaya, ditolak mentah-mentah oleh wali kota Surabaya.
“Tahun 2014 waktu pembelian 150 BRT tersebut, Djoko sasono menjabat Dit BPSTP sekaligus sebagai Kuasa penguna anggaran (KPA). Artinya Djoko sasono, ini termasuk pejabat bermasalah. Oleh karena itulah kami menyayangkan kebijakan Budi Karya Sumadi yang mempromosikan Djoko Sasono sebagai Sekretaris Jenderal Kemenhub.” Kata pria asal Palembang tersebut.
Sekedar mengingatkan, bukan hanya Djoko sasono, yang terlibat proyek 3000 BRT yang masih diberi jabatan penting oleh Menhub Budi karya sumadi. Nasib mujur juga dialami Jujun Endah Wahjuningrum, tahun 2014 lalu ia menjabat Kasubdit angkutan perkotaan Dirjen Hubdad, ia juga terlibat pada proyek pengadaan 150 BRT senilai Rp 187.500.000.000 yang mangkrak.
Selanjutnya tahun 2015 lalu Jujun Endah diangkat menduduki jabatan Dit BPSTP, sekaligus sebagai Kuasa penguna anggaran (KPA) proyek pengadaan 3000 BRT. Jadi Jujun Endah, juga termasuk pejabat bermasalah, namun meski bermasalah ia terus diberi jabatan empuk, oleh Menhub Budi karya sumadi. Sejak 2016 sampai sekarang, Jujun Endah diangkat menduduki jabatan Direktur prasarana perhubungan darat.
Sementara itu dikalangan para pegawai dilingkungan Kemenhub, bahwa Djoko sasono, beredar kabar mereka memiliki beking seorang Politisi dari partai merah, teman kuliah mereka saat kuliah di Bandung. Sedangkan Jujun Endah Wahjuningrum, adalah termasuk gerbong pejabat yang dibawa Djoko Sasono. (rin)
