Hukrim  

Mantan Terpidana Korupsi Eks Gubernur Riau Cabut Praperadilan

FOTO : Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun yang kembali mengenakan rompi tahanan KPK usai dijemput paksa KPK di kediamannya. Rabu (30/3/2022) lalu.

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Mantan terpidana korupsi Gubenur Riau periode 2014 – 2019, Annas Maamun, akhirnya memutuskan mencabut gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

Informasi yang dihimpun nusantaraposonline.com menyebutkan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Maret 2022, Register perkara Nomor  21/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel dari dalam Register Perkara Pidana Praperadilan.

“KPK akan segera selesaikan dan melimpahkannya ke persidangan. Dalam waktu 2 bulan, harapan kami perkara tersebut dapat selesai pada proses penyidikan,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (13/4/2022).

Ali menyebutkan, setiap penanganan perkara KPK dipastikan patuh pada aturan hukum. Setiap pengumuman nama tersangka kami lakukan bersamaan dengan upaya paksa baik penangkapan ataupun penahanan.

“Sehingga percepatan penanganan perkara pasca penahanan dapat kami lakukan. Hal ini dilakukan agar adanya kepastian hukum dalam setiap penegakan hukum oleh KPK,” jelas Ali.

Baca Juga :

Diberitakan sebelumnya, Annas Maamun ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan R-APBDP TA 2014 dan R-APBD TA 2015 Provinsi Riau.

Kemudian pada Rabu (30/3/2022) lalu, KPK melakukan menjemput paksa Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun, dari kediamannya di Pekanbaru, Riau, Sumatera Utara.

“Pemangilan paksa dilakukan karena Annas tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah.” Kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto. Rabu (30/3/2022).

Menurut Kariono, KPK menetapkan Annas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana suap pada perihal pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau. Perintah penyidikan dari tahun 2015 memang terasa cukup lama. Namun demikian, ini adalah beban dari pada tunggakan-tunggakan surat perintah penyidikan yang lama, sambung Karyoto.

“Penetapan tersangka terhadap Annas setelah KPK mengumpulkan berbagai informasi dan data serta ditambah dengan fakta-fakta selama proses persidangan dalam perkara terpidana mantan Bupati Rokan Hulu/mantan Anggota DPRD Provinsi Riau Suparman (SP) dan kawan-kawan. Hasilnya, ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan Annas sebagai tersangka.” teranya.

Dalam kasus ini, sambung Karyoto, tim penyidik juga telah memeriksa 78 saksi dan menyita uang sekitar Rp 200 juta dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Annas tersebut.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Suparman dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus (JF).

Atas perbuatannya, tersangka Annas sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas penetapan tersangka ini, Annas kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (24/3/2022) lalu. Namun dalam perjalaanya praperadilan di cabut oleh Annas. (Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!