Ekobis  

PAD Nganjuk Melorot, Pajak Dan Retribusi Diduga Banyak Bocor

Ilustrasi PAD Bocor

NGANJUK, NusantaraPosOnline.Com-Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Yogi Dirgantara, meminta eksekutif terus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meminimalisir kebocoran yang masih banyak terjadi.

“Diperkirakan setidaknya ada Rp 340 Milyar (14,0%) sangat rendah di banding daerah lain, dalam APBD Kabupaten Nganjuk yang mana didalamnya terdapat pendapatan asli daerah (PAD). Dari anggaran yang ada, ada beberapa kegiatan pembangunan yang memanfaatkan dana tersebut.” Kata Yogi kepada awak media di Ngajuk, Jumat (26/5/2024).

Menurut dia, yang menjadi persoalan saat ini, adanya PAD di semua lini, pajak dan retribusi itu banyak yang masih bocor. Ini sangat perlu untuk dilakukan pengkajian oleh Pj Bupati Nganjuk dan perlu adanya regulasi di setiap sektor. Ungkapnya.

“Dalam beberapa agenda pertemuan dengan dewan yang dilakukan, terdapat temuan pendapatan di lapangan hanya separuh saja yang masuk atau disetorkan ke kas Pemkab.” Ujarnya.

Jika kebocoran ini tidak diatasi, maka akan menjadi sebuah masalah tersendiri karena pendapatan yang diperoleh ternyata tidak maksimal. Sambungnya.

“Perlu diketahui sebenarnya uang atau modal yang dimiliki dalam membangun itu berapa besar. Kapan kita akan bisa membangun tanpa ada pendekatan dari kita sendiri,” Ujar Yogi.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Nganjuk tidak sekedar menjadi beban dari eksekutif saja. Namun legislatif tetap memberikan dukungan agar arah pembangunan di Kabupaten Nganjuk tepat sasaran dan bermanfaat.

“Kami mendukung sekali upaya pembangunan yang dilakukan oleh PJ Bupati, menyangkut visi misi RPJMD kita yang disinkronkan dengan RPJMD Provinsi, sebenarnya kita punya uang berapa,” katanya.

Yogi berharap, eksekutif akan bisa lebih cermat dan optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk tidak hanya di sektor tambang tapi di sektor yang lain dan retribusi bisa tergarap dengan baik. Sehingga tidak ada lagi laporan kebocoran dari sektor manapun yang mampu melemahkan biaya kebutuhan pemerintah daerah. Katanya. (Eny)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!