JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari juru bicara baru.
Feri menilai pimpinan KPK terlalu dini menyampaikan permintaan mengenai juru bicara kepada publik. Ia menilai permintaan pimpinan KPK jusrru menimbulkan suasana tegang di internal KPK dan masyarakat terhadap KPK.
“Mestinya bertugas dulu bangun gagasan apa yang mau dikerjakan,” kata Feri kepada wartawan Rabu (25/12).
Feri juga mengkritik rencana pencarian jubir baru itu terkait rangkap jabatan. Ia mengatakan hal yang patut dipersoalkan saat ini terkait rangkap jabatan, yakni posisi Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.
Ia menerangkan Firli merangkap jabatan di dua instansi yang berbeda, yakni sebagai ketua KPK dan anggota polisi aktif. “Pak Firli bicara rangkap jabatan, tetapi dia sendiri merangkap jabatan, tidak konsentrasi dan fokus menjalankan tugasnya di KPK,” kata Feri.
Sebagai juru bicara, Feri mengatakan, Febri mampu menguasai isu, termasuk piawai menjelaskan duduk perkara dengan baik. Selain itu, ia menambahkan, kerja-kerja Febri tidak mengganggu kewibawaan KPK.
“Bagi saya orang yang tidak senang dengan Febri adalah orang yang tidak senang dengan keberhasilan KPK menampilkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus-kasus. Sehingga jangan sampai upaya mengamputasi Febri Jubir adalah permintaan dari banyak koruptor,” tutur Feri.
Feri memahami pemisahan posisi juru bicara dengan karo humas itu merupakan gagasan Febri lantaran beban yang cukup berat. Namun, ia menilai, Febri mampu menjalankan dua posisinya dengan sangat baik.
Selain itu, posisi sebagai kepala Biro Humas KPK dan juru bicara dijalankan oleh satu orang justru sangat efisien. Sebab, ia menambahkan, satu orang mampu menggabungkan dua pekerjaan.
“Saya pikir kan kerja-kerja kehumasan kan salah satunya menyampaikan informasi. Sebenarnya untuk keefektivisan kelembagaan antara informasi yang disampaikan dengan sifat keterwakilan KPK yang berada di juru bicara mestinya konsep satu pintu ini sudah tepat,” ujar Feri.
“Bagiku tidak ada persoalan kalau beban kerja kemudian bisa dikerjakan oleh satu orang jauh lebih baik. Yang tidak boleh itu dua jabatan di dua tempat yang berbeda,” kritik Feri.
Sebelumnya Firli berencana mencari juru bicara KPK, itu dilakukan berdasarkan struktur di KPK, jabatan juru bicara dan kepala Biro Humas, yang sebenarnya dua posisi yang terpisah. Untuk itu, ia menganggap posisi juru bicara selama ini masih kosong. Firli berencana untuk melakukan seleksi terbuka untuk mengisi posisi juru bicara KPK. (bd)
