godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , Oktober 21 2020
Home / Hukrim / Terlibat Proyek Normalisasi Elegal Bupati Mojokerto Dipolisikan
PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA : Salah satu titik Normalisasi illegal, yang dilakukan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, dan saudaranya yang bernama Faisal Arip. Rabu (16/2/2017).

Terlibat Proyek Normalisasi Elegal Bupati Mojokerto Dipolisikan

MOJOKERTO (NusantaraPosOnline.Com)-Ratusan massa yang berasal dari 5 Desa,  Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Gondang, yakni Desa Sumberagung, Baureno, Sumberjati, Karangkuten dan Tawar, Kabupaten Mojokerto, Jawa timur (Jatim), mendatangi Kantor Mapolres Kabupaten Mojokerto,  melaporkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Kamis (16/2/2017).  Pasalnya MKP dituding oleh warga terlibat dalam kasus proyek normalisasi illegal di aliran sungai Jurang Sentot Kecamatan Jatirejo, dan sungai Pikatan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Bukan hanya MKP yang di Polisikan, warga juga melaporkan mantan Kepala Dinas Pengairan, Didik Pancaning A,  Camat Jatirejo, Joko Widjayanto, Kepala UPTD pengairan Kec Jatirejo, Mulyono, dan pihak ke tiga yaitu Fasal Arip, selaku pihak Rekanan Pemkab Mojokerto, pelaksana normalisasi illegal.

Mereka menuding Bupati MKP, dianggap adalah pihak paling bertanggungjawab atas proyek tersebut. Karena proyek Normalisasi itu hanya mengantongi surat kontrak kerjasama antara Kepala Dinas Pengairan dengan Faisal Arip. Dan batu-batu yang dikeruk dari dua sungai tersebut semuanya diangkut ke prusahaan pemecahan batu CV Musika, milik MKP.

Koordinator  aksi, Syamsul Bahri, “Ini illegal mining yang berkedok normalisasi, dan yang kita laporkan ke Polres Mojokerto adalah Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP), mantan Kepala Dinas Pengairan, Didik Pancaning A. Camat Jatirejo, Joko Widjayanto, Kepala UPTD pengairan Jatirejo Mulyono dan pihak ke tiga proyek normalisasi Faisal Arip”, ujarnya. Kamis (16/2) siang.

Kegiatan normalisasi yang dilaksanakan di aliran sungai Sikatan, dan sungai Jurang sentot, merupakan proyek ilegal. Sebab tidak ada rekomendasi dan ijin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya, sesuai aturan Pemkab Mojokerto, tidak punya kewenangan melakukan normalisasi sungai tersebut.

“Kewenangan untuk normalisasi sungai tersebut adalah kantor Balai besar wilayah sungai (BBWS) Brantas, Surabaya. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak BBWS Berantas, dan pihak BBWS Brantas tanggal 17 Januari 2017 secara tertulis sudah menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi dan ijin untuk kegiatan normalisasi dialiran sungai Jurang sentot, dan sungai Sikatan. Pihan BBWS Brantas, menerangkan bahwa untuk normalisasi sungai tersebut bukan kewenangan Pemkab Mojokerto. Dalam keterangan tertulis kepala BBWS Brantas, bahkan menyatakan akan melaporkan pelaku yang melakukan pengerukan batu dan pasir di sungai tersebut.”, Terang Samsul.

Menurutnya, pada pekan lalu perwakilan warga sudah pernah melaporkan kasus ini Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Mabes Polri, Mabes TNI, Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyar (Kemen PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, Lsm Wahana lingkungan hidup (Walhi), dan dan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta.

“Laporan ke Polres Kabupaen Mojokerto ini merupakan laporan yang terakhir setelah laporan ke lembaga hukum dan Kementerian di Jakarta pekan lalu.”, tambahnya.

Kapolres Kabupaten Mojokerti, AKBP Rachmat Iswanusi, Kapolres Mojokerto, dikonfirmasi ia membenarkan telah menerima laporan dari warga tersebut. Setelah laporan kita terima, akan dikaji dan pelajari dulu.  “Setelah kita terima, kita kaji dan kita pelajari dulu setelah itu kita tindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku”, Terangnya.

Para warga tersebut tiba di kantor Mapolres Kab Mojokerto, pukul 10.00 WIB dengan mengendari puluhan sepeda motor dan mobil pickup pengangkut soundsystem. Setibanya di Polres warga langsung diterima Kabag Perencanaan Polres, Kompol Sugianto, Kabag Ops, Kompol Hariyanto dan Kasatreskrim AKBP Budi Susanto, diruang pertemuan Mapolres Mojokerto untuk dialog. Lima orang perwakilan warga menyampaikan laporan ke langsung ke Kapolres Mojokerto.

Dari pantauan, nusantaraposonline.com, dilokasi proyek tersebut, ternyata pihak ketiga selaku pelaksana normalisasi sungai tersebut, yang bernama Faisal Arip, tidak lain adalah keluarga dari Bupati MKP. Batu-batu, dan pasir yang dikeruk dari aliran sungai Sikatan, dan sungai Jurang sentot, tersebut diangkut ke pabrik pemecahan batu CV Musika, milik Bupati MKP. Dan dugaan sementara alat-alat berat yang digunakan milik MKP.

Aktifitas normalisasi secara eillegal tersebut, sudah berjalan sekitar 3 bulan, sejak tanggal 3 November 2016 sampai 30 Januari 2016. Namun karena mendapat penolakan keras dari warga lima desa tersebut, aktifitas penambangan Sirtu elegal yang dibungkus Normalisasi kali, tersebut, dihentikan secara paksa oleh warga. Sebanyak 7 unit alat berat berupa Begho atau excavators, dikeluarkan paksa oleh warga setempat, dari lokasi proyek.

Jika dihitung hasil dari proyek normalisasi elegal tersebut, sudah menguntungkan pribadi Bupati MKP dan saudarnya yang bernama Faizal Arip, kisaran Rp 10 milyar, lebih. Sunggu jumlah yang sangat menyegarkan buat MKP dan Faizal Arip. Anggka Rp 10 milyar tersebut, berasal dari hasil batu-batu dan pasir yang diambil di 6 titik normalisasi sungai tersebut.

Kalau dihitung secara kasar, kita ambil sampling 3 titik lokasi saja. Setiap hari dalam 1 titik ada 2 beckoe atau alat berat yang beroperasi mengeruk batu dan pasir. Jika Satu beckoe bisa mengambil batu sekitar 50 rit (dump truck), berarti satu titik, batu yang diambil 100 rit perhari. Kalau 3 titik, atinya sehari 300 rit. Jika 300 rit x  3 bulan (90 hari) =  27.000  Rit..

Dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, diperkirakan sudah 27.000 rit, lebih batu yang dikirim ke pabrik pemecah batu CV Musika, milik Bupati MKP.

Harga jual batu di pabrik pemecah batu, per ton Rp 45.000. Jadi kalau ditotal uang hasil penjualan batu itu, bisa sampai Rp 10 milyar, bahkan lebih. Inilah nilai kerugian negara dari proyek normalisasi ala Bupati MKP dan saudarnya yang bernama Faizal Arip. Tapi aparat penegak hukum di mojokerto tidak melakukan tindakan apa-apa. Meski warga berusaha keras, memberhentikan pencurian kekayaan Negara tersebut. (rin)

Check Also

Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Ratusan Buruh Di Jombang Hari Ini Turun Jalan

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Unjuk rasa menolak UU Omnibus Law (Semua hukum) Cipta Kerja, telah terjadi hampir seluruh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!