Meski seluruh fraksi menyetujui dokumen anggaran tersebut, sejumlah catatan kritis mengemuka terkait proyeksi defisit sebesar Rp66,6 miliar serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang pada Rabu (11/11/2026).
Meski seluruh fraksi menyetujui dokumen anggaran tersebut, sejumlah catatan kritis mengemuka terkait proyeksi defisit sebesar Rp66,6 miliar serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam rincian postur awal rancangan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,318 triliun dengan rencana belanja mencapai Rp2,385 triliun, sehingga memunculkan defisit sekitar Rp66,617 miliar.
Setelah melalui penyesuaian pada rapat paripurna akhir, Bupati Jombang Warsubi mencatat total pendapatan daerah ditetapkan menjadi Rp2,536 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp764,83 miliar dan pendapatan transfer mencapai Rp1,771 triliun.
Sementara itu, total belanja daerah disahkan sebesar Rp2,635 triliun dengan pembiayaan daerah sebesar Rp98,36 miliar untuk menutup selisih anggaran.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto, menyoroti komposisi PAD Jombang yang baru menyumbang sekitar 32,91 persen dari total pendapatan, sedangkan lebih dari 66 persen sisanya masih bergantung pada dana transfer pusat.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui digitalisasi pemungutan pajak serta optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa membebani masyarakat.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB, Mohamad Fauzan, mengingatkan agar pemerintah daerah lebih realistis dalam memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang diandalkan untuk menutup defisit Rp66,6 miliar.
Menurutnya, proyeksi SiLPA yang terlalu optimistis berisiko mengganggu kelancaran program pembangunan apabila realisasinya tidak sesuai target.
Di sisi lain, perwakilan Fraksi Golkar, Rahmad Agung Saputra, menekankan pemerataan pembangunan hingga tingkat RT dan RW. Ia meminta alokasi anggaran tidak hanya terserap pada proyek berskala besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga seperti perbaikan jalan kampung, saluran drainase, pengelolaan sampah, dan pembinaan pelaku UMKM desa.
Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan bahwa pihaknya telah menjabarkan delapan program prioritas pembangunan ke dalam 48 subkegiatan yang akan dieksekusi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, turut meminta seluruh OPD segera menyiapkan tahapan teknis agar penyerapan anggaran tahun 2027 berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.***
Pewarta: WAHYU
