JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Momen genap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (20/10/2026) diwarnai oleh gelombang unjuk rasa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) turun ke jalan di Jakarta Pusat untuk menyuarakan rapor merah atas kinerja kabinet saat ini.
Aliansi ini mengonsolidasikan gerakan mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi besar di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya.
Rilis Survei Internal: 78,8% Nyatakan Gagal
Sebelum menggelar aksi di lapangan, Komite Sadar terlebih dahulu merilis hasil survei internal yang menjaring aspirasi dari 560 responden yang tersebar di berbagai wilayah dari Sumatra hingga Papua Tempo.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, memaparkan bahwa 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran gagal dalam menyejahterakan rakyat dan menjalankan roda pemerintahan selama dua tahun terakhir. Beberapa poin persentase utama dari survei tersebut di antaranya:
- 83,5% responden menyoroti buruknya penanganan krisis lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
- 71,1% mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok yang membebani daya beli masyarakat.
- 70,6% menyoroti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan kekuasaan.
- 67,4% mengkritik mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat.
Lima Tuntutan Utama Aksi
Aksi unjuk rasa ini berlangsung dalam dua sesi utama di Jakarta Pusat, yakni aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pagi hari dan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada sore hari. Dalam orasinya, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yaitu:
- Penanganan Krisis Lingkungan: Mendesak penetapan status darurat iklim nasional, menjadikan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, serta menindak tegas korporasi perusak lingkungan.
- Perbaikan Kebijakan Ekonomi: Membenahi tata kelola ekonomi nasional demi memulihkan kepercayaan pasar dan mengatasi kesenjangan sosial.
- Jaminan Ruang Sipil: Menghentikan intimidasi, kriminalisasi, serta pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat di muka umum.
- Pemberantasan KKN: Mendesak langkah konkret dan nyata dalam membersihkan institusi negara dari praktik korupsi yang kian melemahkan hukum.
- Kesejahteraan Publik: Menurunkan tarif layanan dasar publik yang mahal, terutama biaya pendidikan (UKT) dan kesehatan, agar dapat diakses merata oleh rakyat kecil.
Massa menegaskan bahwa gerakan ini merupakan akumulasi kekecewaan rakyat yang ruang kedaulatannya kian terhimpit oleh kebijakan-kebijakan penguasa. Aksi demonstrasi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa kota besar lain seperti Yogyakarta, Bandung, Makassar, hingga Jayapura dengan fokus tuntutan isu daerah masing-masing. ***
Editor: BUDI. W
