Menakar Ketimpangan Komitmen PT Java Fortis Corporindo di Balik Pembangunan Jombang Industrial Estate (JIE) di wilayah utara Sungai Brantas
PELETAKAN BATU pertama (groundbreaking) Jombang Industrial Estate (JIE) di Kecamatan Kabuh pada Jumat 20 November 2026 kemaren, dirayakan sebagai lompatan besar ekonomi Kabupaten Jombang. Setelah tertahan 15 tahun sejak 2010 – 2011, kawasan industri hingga 400 hektare garapan PT Java Fortis Corporindo ini akhirnya mulai dibangun.
Namun, di balik seremoni peletakan batu pertama tersebut, ada ketimpangan kebijakan yang harus dikritisi secara keras, yakni: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar karpet merah perizinan secara konkret bagi pemodal, tetapi hanya memberikan “harapan” kosong bagi pencari kerja lokal.
Sebagai proyek swasta murni, Pemkab Jombang memosisikan diri semata-mata sebagai fasilitator regulasi. Seluruh karpet merah legalitas mulai dari penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga penerbitan dokumen AMDAL, Andalalin, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diserahkan secara sah dan lengkap kepada pengembang.
Ironisnya, ketika menyangkut hak warga Jombang untuk mendapatkan pekerjaan dan kemitraan usaha di kawasan tersebut, pemerintah daerah justru melunak. Tidak ada instrumen hukum yang mengikat. Yang muncul ke permukaan hanyalah kalimat klise berupa “imbauan” agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi dan menggandeng UMKM setempat.
Ini adalah bentuk kelengahan tata kelola yang berbahaya. Pemkab Jombang seolah lupa pada realitas ketenagakerjaan di daerahnya sendiri. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang yang dirilis pada September 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jombang berada di angka 3,28 persen. Jika dikonversi dari total angkatan kerja, angka persentase yang tampak kecil itu berarti ada lebih dari 25.000 warga Jombang yang masih menganggur dan berjuang mencari nafkah.
BACA JUGA:
Puluhan ribu penganggur tersebut bukan sekadar angka statistik di atas meja birokrasi. Mereka adalah lulusan sekolah dan angkatan kerja produktif yang menaruh harapan hidup pada masuknya investasi industri ke wilayah utara Sungai Brantas.
Dalam logika bisnis yang berorientasi pada efisiensi biaya dan kecepatan produksi, imbauan moral dari kepala daerah tidak memiliki kekuatan memaksa sedikit pun (tak punya kekuatan hukum memaksa sedikitpun). Frasa bersayap “sesuai kompetensi” yang disematkan dalam seruan pemerintah justru menjadi tameng paling sah bagi perusahaan tenant untuk menolak pelamar lokal dan memboyong pekerja dari luar daerah.
Jika Pemkab Jombang membiarkan celah ini terbuka tanpa pagar regulasi, warga Kecamatan Kabuh dan sekitarnya hanya akan menjadi penonton di tengah deru mesin pabrik di tanah mereka sendiri. Mereka dipaksa menanggung bising, kemacetan logistik, hingga risiko ekologis industri, sementara kue ekonominya dinikmati pihak luar.
Oleh karena itu, opini ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Jombang sebelum tahap awal lahan seluas 150 hektare itu berubah menjadi pabrik-pabrik yang beroperasi penuh. Pemkab Jombang tidak boleh berpuas diri hanya menjadi “stempel perizinan” bagi investasi. Tiga langkah korektif wajib segera dieksekusi:
Pertama, ikat komitmen dengan regulasi, bukan lisan. Pemkab Jombang harus menuntut nota kesepahaman (MoU) tertulis dengan pengelola kawasan dan setiap calon tenant, atau memperkuatnya melalui Peraturan Bupati/Peraturan Daerah yang mewajibkan kuota minimum serapan tenaga kerja ber-KTP Jombang secara terukur dan diawasi ketat.
Kedua, rombak total kesiapan vokasi daerah. Jika Pemkab takut warga lokal kalah bersaing karena alasan kompetensi, segera sinkronkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan kurikulum SMK di Jombang dengan kebutuhan spesifik industri yang akan masuk ke JIE. Jangan tunggu pabrik berdiri baru sibuk melatih warga.
Ketiga, kawal rantai pasok UMKM secara nyata. Jangan biarkan kemitraan UMKM berhenti sebatas seruan pidato-pidato omong kosong atau ngedabrus (berbicara omong kosong, membual, berdusta, atau melebih-lebihkan sesuatu tanpa fakta yang jelas). Pemda wajib memfasilitasi kurasi, sertifikasi, dan akses permodalan agar pengusaha lokal Jombang benar-benar masuk sebagai pemasok resmi industri di dalam kawasan, bukan sekadar pedagang kaki lima di luar pagar pabrik.
Kemudahan perizinan yang diberikan kepada PT Java Fortis Corporindo adalah hak investor setelah memenuhi syarat hukum. Namun, memastikan puluhan ribu penganggur di Jombang terserap ke dalam kawasan industri itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah daerah. Jangan sampai Pemkab Jombang begitu garang mempermudah izin pemodal, tetapi tak bertaji melindungi masa depan warganya sendiri. ***
Oleh: SAFRI NAWAWAI (Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAK Jatim)











