Menelanjangi Ketimpangan APBD Jombang Aantara Kesejahteraan Birokrasi Vs Hak Rakyat Kecil atau Wong Cilik
JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Kabar dikeprasnya anggaran Kabupaten Jombang sebesar Rp400 miliar menjadi tamparan keras yang memuakkan bagi wong cilik. Begitu dompet daerah menipis, program modal usaha “Satu Pesantren Satu Usaha” yang dulu diobral saat kampanye langsung dibuang ke tempat sampah anggaran.
Pemerintah daerah dengan sangat enteng melempar alasan klasik: “Uang kiriman dari pusat sedang seret.”
Alasan ini adalah pembodohan publik yang nyata. Mengapa? Karena ini membuktikan bahwa janji-janji manis saat Pilkada dulu dibuat tanpa otak dan perhitungan yang matang.
Pemimpin kita ternyata modal nekat; hanya bisa berharap pada belas kasihan uang kiriman pusat, tanpa punya taring mandiri untuk menghidupkan ekonomi daerah. Rakyat hanya dijadikan alat pemuas syahwat politik untuk meraih kursi kekuasaan, lalu ditendang ke antrean paling belakang setelah kursi itu didapatkan.
Lebih biadab lagi, ketika uang daerah sekarat, bukannya fasilitas mewah para pejabat yang disunat habis, justru hak rakyat kecil atau wong cilik yang dikorbankan pertama kali. Mari kita telanjangi data uang APBD Jombang yang sebenarnya.
Berdasarkan potret realisasi instrumen APBD Kabupaten Jombang per Oktober 2026 yang dirilis Katadata Databoks, ketimpangan alokasi ini terlihat sangat mencolok: Uang rakyat di APBD Jombang itu hampir 70 persen amblas hanya untuk memberi makan internal birokrasi dan dinas. Bayangkan, 38 persen (Rp633 miliar) habis hanya untuk gaji dan tunjangan pegawai, ditambah 33 persen (Rp554 miliar) habis untuk operasional dinas. Di pos operasional inilah tempatnya uang rakyat dihambur-hamburkan untuk rapat di hotel nyaman, makan-minum mewah, dan jalan-jalan dinas luar kota.
Lalu, berapa sisa uang yang nyata untuk Belanja Modal rakyat? Cuma 5 persen (Rp77 miliar)! Angka 5 persen ini adalah sebuah penghinaan bagi akal sehat warga.
Uang secuil itulah yang dipaksa untuk memperbaiki jalan hancur, menambal sekolah rusak, mengobati warga di puskesmas, dan modal usaha wong cilik. APBD Jombang hari ini tidak ubahnya seperti perusahaan pribadi yang sibuk memperkaya karyawannya sendiri, bukan untuk menolong rakyatnya.
Keputusan membatalkan modal usaha bagi pesantren dan warga dengan dalih “efisiensi” sangat melukai hati masyarakat. Rakyat dan santri dipaksa mengencangkan ikat pinggang dan dilarang protes.
Sementara itu, para pejabat baru pura-pura prihatin mengurangi acara seremonial setelah uangnya benar-benar habis berantakan. Mengapa pemborosan rapat dan jalan-jalan dinas itu tidak dibabat habis sejak bertahun-tahun lalu? Mengapa kemewahan birokrat selalu dinomorsatukan?
Krisis anggaran ini harus menjadi tamparan pemutus urat sabar warga Jombang. Kita tidak boleh lagi diam menjadi penonton pasif melihat uang pajak kita habis didepak untuk kenyamanan birokrat. Pemkab Jombang harus tahu diri: potong total kemewahan fasilitas pejabat sekarang juga, atau akui saja bahwa janji kampanye kalian kemarin hanyalah bualan kosong untuk menipu rakyat kecil! ***
Oleh: SAFRI NAWAWI (Koordinator LSM Aliansi Rakyat Anti Korupsi / ARAK Jatim)
