Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum penyampaian LKPJ, tetapi juga momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan pasca-Lebaran Idul Fitri
JOMBANG,NusantaraPosOnline.Com-DPRD Jombang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung usai Hari Raya Idulfitri ini sekaligus menjadi momentum halal bihalal untuk memperkuat sinergitas antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Jombang. Rabu (25/3/2026).
Rapat paripurna tersebut, dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji dan dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang dan juga para anggota DPRD Kabupaten Jombang.
Rapat paripurna juga dihadiri oleh Bupati Jombang, Warsubi, Wakil Bupati Jombang, M. Salmanudin, Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, dan juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jombang.
Dalam rapat tersebut, Bupati Jombang, Warsubi, memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025 sebagai bagian dari kewajiban kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam paparannya, Warsubi menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,37 atau naik sekitar 0,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan menjadi 5,34 persen dari sebelumnya 5,15 persen.
“Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta geliat ekonomi yang semakin membaik,” ujarnya.
Selain itu, berbagai indikator lain turut mengalami perbaikan, seperti menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio), meningkatnya indeks infrastruktur, serta membaiknya kualitas lingkungan dan sosial. Pada sektor infrastruktur, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) tercatat mencapai 0,7197, melampaui target yang ditetapkan. Adapun Indeks Layanan Kualitas Lingkungan terealisasi sebesar 58,98 atau 99,88 persen dari target.
Di bidang sosial, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) juga mengalami peningkatan menjadi 88,61 dari tahun sebelumnya 87,65. Hal ini menunjukkan penguatan nilai sosial, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin baik.
Warsubi juga menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan pada sektor strategis, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan desa, perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Sejumlah kebijakan strategis juga telah ditetapkan sepanjang tahun 2025, di antaranya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, serta program desa maju dan sejahtera. Selain itu, berbagai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD juga telah dijalankan, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, operasi pasar, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
“Seluruh kebijakan dan program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Hadi Atmaji Jombang menegaskan bahwa rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum penyampaian laporan, tetapi juga momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan pasca-Lebaran. Sinergitas antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal.
Ke depan, DPRD akan melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ tersebut untuk memberikan catatan serta rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan pembangunan di Jombang dapat berjalan berkelanjutan dan semakin berpihak pada kesejahteraan masyarakat. ***
Pewarta : RISKA
