godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , September 25 2021
Home / Nasional / Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Korupsi Bansos Covid
Eks Mensos Juliari Batubara

Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Korupsi Bansos Covid

NusantaraPosOnline.Com, JAKARTAJaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara 11 tahun penjara dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Jaksa juga menuntut Juliari diwajibkan membayar dendar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hal tersebut disampaikan, Jaksa Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Rabu (28/7/2021). Pihaknya mengatakan bahwa terdakwa terbukti telah menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

“Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,” kata jaksa Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2021).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” lanjutnya.

JPK KPK mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan berdasarkan dakwaan pertama yaitu pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain kurungan, JPU dalam tuntutannya meminta agar Juliari juga mendapatkan hukuman membayar uang pengganti. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.557.450.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujar jaksa Ikhsan.

Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Dalam sidang kasus suap yang melibatkan eks Mensos, Juliari Batubara  ini, terdapat sejumlah hal yang memberatkan terdakwa.

“Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai menteri sosial tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar JPU KPK.

“Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya, perbuatan terdakwa terjadi saat kondisi darurat pandemi Covid-19. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” Kata jaksa Ikhsan.

Selaku Menteri Sosial periode 2019-2014, Juliari Batubara  dinyatakan terbukti telah menerima suap dari penyedia barang pengadaan Bansos Covid19.

Adapun besaran suap dari beberapa penyedia tBansos ersebut antara lain uang sebesar Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp 29,252 miliar, beberapa lainnya.

Disebutkan, tujuan pemberian suap tersebut agar PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar juga beberapa penyedia lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan Bansos sembako.

Menurut jaksa, uang suap yang diberikan tersebut diterima dari pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan Bansos sembako periode April-Oktober 2020 yang saat itu dijabat Joko Santoso.

Selain nama tadi, uang juga diterima dari Kabiro Umum Kemensos yang juga menjabat PPK pengadaan Bansos Sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020 yang dijabat Adi Wahyono.

Diungkapkan JPU KPK, dua pejabat PPK tersebut melalui tim teknis Mensos Kukuh Ary Wibowo juga ajudan Juliari, Eko Budi Santoso dan sekretaris pribadi Juliari, Selvy Nurbaity diserahkan uang sebesar Rp 14,7 miliar rupiah kepada Juliari Batubara .

Uang tersebut juga digunakan Matheus Joko dan Adi Wahyono untuk kegiatan operasional Juliari yang saat itu menjabat mensos.

Selain itu, uang juga digunakan untuk kegiatan operasional lain di Kemensos seperti pembelian ponsel, biaya tes “swab”, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban hingga penyewaan pesawat pribadi.

Setelah menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum KPK, agenda sidang berikutnya terdakwa Juliari Batubara akan mengajukan nota pembelaan yang dijadwalkan pada Senin, 9 Agustus 2021. (Bd)

Check Also

Komnas HAM Desak Menaker Tertibkan Kasus Penahanan Ijazah Untuk Dapat Kerja

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar memberikan perhatian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!