JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-DPRD Kabupaten Jombang melalui Komisi A menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Hearing tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang, serta Kodim 0814 Jombang.
Ketua Komisi A, Totok Hadi Riswanto, menegaskan bahwa percepatan pembangunan KDMP harus segera dicarikan solusi konkret, terutama terkait persoalan ketersediaan lahan.
“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar kendala administratif maupun teknis bisa segera teratasi,” tegasnya dalam forum hearing. Rabu (25/2/2026).
170 Desa Berproses, Banyak Belum Rampung
Dari total 306 titik KDMP yang direncanakan di Kabupaten Jombang, sebanyak 170 desa telah memulai proses pembangunan. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 15 lokasi yang telah rampung 100 persen. Sementara itu, 136 desa lainnya belum bisa direalisasikan.
Dalam hearing tersebut, teruangkap ada dua hambatan utama yang mencuat, yakni belum tersedianya lahan, dan di sejumlah desa ada keterbatasan anggaran untuk pengurugan lahan.
Salah satu contoh yang disorot adalah di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Permohonan penggunaan aset daerah sebenarnya telah diajukan, namun realisasinya masih terkendala proses administrasi yang dinilai memerlukan percepatan.
Dorong Sinergi dan Percepatan Administrasi
Komisi A menilai mekanisme administrasi, mulai dari pengantar kecamatan hingga tindak lanjut BPKAD, perlu dipangkas agar tidak menghambat pembangunan. Sinergi antar instansi dianggap menjadi kunci agar seluruh desa di Jombang dapat memiliki gerai KDMP sesuai target.
Sementara itu perwakilan Kodim 0814 Jombang juga menyatakan dukungan terhadap koordinasi lintas sektor demi mempercepat penyediaan lahan dan penyelesaian pembangunan.
Keberadaan KDMP dinilai strategis dalam memperkuat perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, DPRD berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat agar program ini segera terealisasi secara merata di Kabupaten Jombang. ***
Pewarta : RISKA
