godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , November 25 2020
Home / Pemerintah / Tolak UU Omnibus Law Berlanjut, 16 Elemen Buruh Se-Jatim Gelar Demo Di Surabaya
Demo Aliansi Gabungan Buruh se Jawa timur, di depan gedung Grahadi, Surabaya, tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selasa (27/10/2020)

Tolak UU Omnibus Law Berlanjut, 16 Elemen Buruh Se-Jatim Gelar Demo Di Surabaya

SURABAYA, NusantaraPosOnline.Com-Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Omnibus Law Cipta Kerja), terus berlanjut terjadi diseluruh penjuru tanah air Indonesia, hari ini Selasa (27/10/2020) riburuh buruh dari berbagai aliansi atau serikat pekerja di seluruh penjuru Jawa Timur, mengeruduk kantor Gubernur Jatim yang berlokasi di Jalan Pahlawan Surabaya, mereka menolak UU Cipta Kerja.

Dalam surat pemberitahuan dari Aliansi Gabungan Buruh, tercatat sekitar 15 ribu buruh dan massa gabungan akan memadati Kota Surabaya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dilapangan (27/10/2020), massa aksi mulai berkumpul pada pukul 12.00 WIB di kawasan City of Tomorrow (Cito) dan Kebun Binatang Surabaya. Dari titik kumpul, massa aksi bergerak menuju Gedung Grahadi dan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Kota Surabaya.

“Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu dan tindak lanjut pertemuan dengan Menpolhukam RI pada tanggal 14 Oktober 2020 di Jakarta,” ujar presidium atau juru bicara aliansi serikat pekerja/ serikat buruh Jawa Timur, Jazuli, Selasa (27/10/2020).

Jazuli menegaskan, aksi buruh se Jawa timur, pada hari ini kami membawa 5 tuntutan, yaitu : Petama menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPPU untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Kedua, yakni menolak penurunan kualitas komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Permenaker Nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Ketiga, tetapkan upah minimum provinsi atau UMP sebesar Rp 2,5 juta, sesuai dengan nilai rata-rata UMK di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2020.

Selanjutnya Keempat, menuntut kenaikan upah minimum kabupaten maupun kota (UMK) 2021 di Jawa Timur sebesar Rp 600 ribu dengan memasukkan komponen kebutuhan protokol kesehatan.

Dan Kelima, menuntut penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK) tahun 2021 di Jawa Timur secara bersamaan dengan penetapan UMK. Pungkas Jazuli.

Adapun 15 ribu buruh yang yang mengelar demo tesebut berasal dari 16 konfederasi dan federasi serikat pekerja atau serikat buruh yaitu KSPSI, KSPI, KSBSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA, SPN, SARBUMUSI, dan FSP FARKES SPSI. (Rin)

Check Also

Dinas PUPR Jombang Gelar Sosialisasi Dan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!