Ekobis

Dana Simpanan ASN Nyangkut Rp125 Miliar, DPRD Jombang Dorong Anggota KPRI Sejahtera Lapor Polisi

×

Dana Simpanan ASN Nyangkut Rp125 Miliar, DPRD Jombang Dorong Anggota KPRI Sejahtera Lapor Polisi

Sebarkan artikel ini
FOTO: Gedung kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera di Jl. Adityawarman, Kepanjen, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Nasib dana simpanan milik sekitar 1.400 hingga 1.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang masih terkatung-katung akibat macetnya pencairan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera. Menyikapi nilai aset dan dana yang diduga menyangkut hingga Rp125 miliar tersebut, Komisi A DPRD Jombang secara terbuka mempersilakan para anggota untuk membawa polemik ini ke ranah hukum.

Anggota Komisi A DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Totok, menilai persoalan yang membelit KPRI Sejahtera mengindikasikan adanya dugaan salah kelola (mismanagement) keuangan yang serius. Menurutnya, langkah pelaporan ke aparat penegak hukum (APH) merupakan opsi paling realistis apabila evaluasi internal tidak membuahkan hasil dan ditemukan unsur pidana.

“Pimpinan elit koperasi dinilai terlalu berani melakukan ekspansi dan pembelian aset menggunakan dana simpanan tanpa memperhitungkan likuiditas serta kewajiban jangka pendek kepada anggota,” tegas Totok dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Polemik ini mencuat setelah kas KPRI Sejahtera dilaporkan kosong melompong. Dana simpanan anggota diduga kuat telah dialihkan menjadi aset berupa tanah oleh oknum pengurus tanpa melalui persetujuan forum rapat anggota terlebih dahulu.

Tak hanya itu, catatan kredit bermasalah di internal koperasi juga dilaporkan menembus angka Rp45 miliar, yang diwarnai dugaan fasilitas pinjaman bernilai jumbo oleh pihak pengurus.

Saat ini, tim pendamping bersama tim penyelamat KPRI Sejahtera tengah bekerja keras melacak keberadaan seluruh aset koperasi yang ditaksir mencapai Rp125 miliar. Upaya ini dilakukan guna mencari celah pengembalian hak para anggota yang mayoritas merupakan ASN aktif dan pensiunan Pemkab Jombang.

Sebelumnya, dalam rapat anggota pada 20 Oktober 2026 lalu, pengurus koperasi telah diberi tenggat waktu selama tiga bulan untuk mengeksekusi rekomendasi tim penyelamat, yakni menagih piutang puluhan miliar rupiah serta menjual aset yang ada.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jombang turut mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa penonaktifan (nonjob) tanpa batas waktu terhadap Kepala Bapperida Jombang, Hartono, hingga kemelut KPRI Sejahtera tuntas diselesaikan. ***

Pewarta: WAHYU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!