Ekobis

Tuntut Kenaikan UMK 10 Persen, Puluhan Buruh Demo Pemkab Jombang

×

Tuntut Kenaikan UMK 10 Persen, Puluhan Buruh Demo Pemkab Jombang

Sebarkan artikel ini
FOTO: Puluhan buruh pabrik kayu lapis PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Diwek menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026). ist

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Puluhan buruh pabrik kayu lapis PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Diwek menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026).

Massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) serta Serikat Buruh Persatuan Indonesia (SBPI) Jombang ini menuntut perbaikan kesejahteraan dan perlindungan hak normatif pekerja.

Dalam unjuk rasa yang menggunakan mobil komando tersebut, massa menyuarakan tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2027 sebesar 10 persen, penghapusan sistem kerja 12 jam, serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan alih daya (outsourcing).

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, menyatakan bahwa hingga kini para buruh belum mendapat kepastian mengenai regulasi dan formula perhitungan kenaikan UMK tahun depan.

“Kabupaten Jombang, tolong beri kejelasan terkait kenaikan upah tahun 2027. Sampai saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas terkait penetapan upah,” ujar Hadi di sela-sela aksi.

Selain soal pengupahan, Hadi mengecam keras penerapan jam kerja hingga 12 jam sehari oleh sejumlah perusahaan outsourcing di lingkungan PT SGS Diwek.

Ia mengungkapkan, praktik tersebut memicu kelelahan berat dan membahayakan keselamatan kerja, khususnya bagi buruh perempuan yang kerap dijadwalkan masuk giliran malam mulai pukul 20.00 WIB hingga 08.00 WIB keesokan harinya.

“Bayangkan, mereka punya anak. Pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus keluarga di rumah,” tegas Hadi menyoroti dampak jadwal kerja tersebut terhadap kehidupan keluarga para pekerja perempuan.

Melalui aksi ini, serikat buruh mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) serta Polres Jombang untuk segera turun tangan mengaudit jam kerja, memeriksa nota kesepahaman (MoU) perusahaan outsourcing, serta memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi para pekerja. ***

Pewarta: RURIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!