KOTA MAGELANG, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang meluncurkan program unggulan “Hunian Nyaman” periode 2025–2030 untuk mengatasi persoalan perumahan warga. Kebijakan ini merespons data sektor perumahan tahun 2025 yang mencatat adanya 3.010 rumah tangga mengalami backlog kepemilikan rumah dan 1.437 unit rumah tidak memenuhi standar kelayakan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bahwa penanganan masalah perumahan di wilayah perkotaan berlahan terbatas tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan tunggal. Pemerintah berkomitmen mengintervensi persoalan ini secara tepat sasaran dengan membaginya ke dalam tiga skema pendekatan yang adaptif.
Adapun tiga skema penanganan perumahan, yakni :
- Penyediaan Hunian Sewa: Menjadi alternatif bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kesulitan mengakses rumah milik. Pemkot Magelang saat ini telah mengelola tiga rumah susun (rusun) dan dua klaster rumah deret sewa.
- Peningkatan Kualitas Rumah Tak Layak Huni (RTLH), yang menyasar rumah yang sudah dimiliki warga tetapi kondisinya tidak layak huni. Pemkot menyalurkan bantuan APBD senilai Rp15 juta per unit (Rp12 juta material dan Rp3 juta upah tukang) dengan target kumulatif mencapai 1.204 unit rumah hingga akhir 2025.
- Pembangunan Rumah Baru (Tuku Lemah–Oleh Omah), yang merupakan program kolaboratif berbasis gotong royong di mana masyarakat menyediakan lahan sendiri, sedangkan pemerintah mendanai pembangunan fisiknya. Salah satu contohnya adalah bantuan Rp50 juta per rumah dua lantai tipe 36 bagi 25 kepala keluarga di Kampung Sanggrahan Legok, Kelurahan Wates.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto, memaparkan bahwa program ini dirancang agar penanganan hunian menyentuh akar masalah secara merata, baik dari segi kuantitas bangunan maupun kualitas kesehatan dan keselamatannya.
“Tidak semua permasalahan perumahan harus diselesaikan melalui pembangunan rumah baru. Kolaborasi dan gotong royong melalui tiga skema ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil hunian masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi mereka.” Kepala Disperkim Kota Magelang, Bowo Adrianto.
Melalui integrasi data matang yang dipetakan oleh Bapperida Kota Magelang, Pemkot optimistis bahwa target pembangunan jangka menengah ini tidak sekadar menurunkan angka backlog, tetapi sekaligus memperluas hak masyarakat terhadap ekosistem tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau. ***
Pewarta : JUNSRI
