JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh, Joko Risdianto SE. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Pendopo kantor desa setempat. Jumat (28/1/2022).
Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan KDAW Desa Karangpakis, dipimpin langsung Bupati Jombang Hj Mindjidah Wahab, dilakukan di dihadapan rohaniawan, para saksi dan undangan yang hadir, antara lain Forkopimda, Sekda Kab Jombang, Asisten, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Satuan Radar 222 Kabuh, Kepala OPD terkait, Forkopimcam kecamatan Kabuh; Kepala Desa antar waktu terpilih beserta istri, BPD dan Ketua panitia pemilihan KDAW desa Karangpakis.
Pembacaan Surat keputusan Bupati Jombang, Tentang pengangkatan KDAW Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh Nomer : 188.4.45/35/415.10.1.3/2022 dibacakan oleh Kepala DPMD Sholahudin Hadi Sucipto, disebutkan Pengangkatan KDAW desa Karangpakis atas Nama Joko Risdianto SE, Tempat tangal lahir Jombang, Jombang, 02 Januari 1976 Alamat Dusun Grobogan, RT 003 RW 004 Desa Karangpakis. Masa jabatan KDAW sebagaimana disebutkan sampai dengan 05 Desember 2025.
Bupati Hj Mundjidah Wahab mengawali sambutanya menyampaikan ucapkan selamat kepada Joko Risdianto sebagai KDAW Desa Karangpakis yang baru dilantik.
Bupati berharap kepada KDAW agar memahami serta menjalankan tugas pokok dan fungsi atas jabatan yang telah diamanahkan dengan baik guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Sebagai Pemerintah desa tunjukkan kinerja yang aktual akuntabel segera pahami situasi kondisi potensi problematika serta aspirasi yang terjadi di masyarakat serta selalu kedepankan budaya kebersamaan dan keterbukaan dalam bekerja dan melayani masyarakat.
Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Desa Karangpakis dan Pengurus Tim penggerak PKK Desa Karangpakis atas jasa dan kiprahnya dalam membangun desa selama memangku nahkoda Desa Karangpakis.
“Kami yakin tanpa peran aktif semua pihak yang bersinergi dalam memangku amanah Pemerintah desa sebagai aktivis pembangunan dan kemasyarakatan tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tersebut melalui mekanisme musyawarah desa yang digelar pada tanggal 6 Januari 2022 lalu diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid 19. Sehingga terpilihlah Joko Ridianto dalam Pilkades antar waktu. Ini merupakan kemenangan bersama atau kemenangan seluruh komponen masyarakat desa untuk itu kepala desa harus mampu merangkul dan mengayomi seluruh masyarakat, semua adalah warga masyarakat yang berhak mendapat pelayanan yang sama dengan sebaik-baiknya.
“Kepala desa yang baru diharapkan untuk terus menjalin komunikasi dan membangun sinergitas yang baik sesama kepala desa dengan pemerintah Kecamatan serta para tokoh masyarakat BPD dan seluruh elemen yang ada agar dapat membangun desa karangpakis dengan maju mandiri dan sejahtera. Dengan Bergerak bersama semua akan menjadi mudah dan akan mencapai hasil yang maksimal sebagai figur panutan dan teladan kepala desa dituntut fokus bekerja dengan baik hal itu ditunjukkan dengan kemampuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik,” tandas Bupati Mundjidah Wahab.
Kepada seluruh elemen masyarakat desa Karangpakis diharapkan terus menjalin kerjasama yang baik guna mendukung dan memberi kepercayaan kepada Kepala Desa terlantik untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga berbagai program kerjasama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud guna melanjutkan pencapaian visi dan misi pembangunan desa Karangpakis diera keterbukaan informasi bukan hanya aparatur Pemerintah yang harus terbuka dan transparan tetapi masyarakat pun semakin cerdas dan kritis dalam mengakses informasi publik.
“Saya berpesan kepada Kepala Desa terpilih agar menggaungkan dan menorehkan satu komitmen untuk mengaktualisasi transparansi pemerintah Desa transparansi tata kelola anggaran dan transparansi pengelolaan potensi desa termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Tidak boleh ada pungutan liar di luar ketentuan peraturan desa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kuncinya hanya satu yaitu integritas karena integritas adalah ouh dari reformasi birokrasi pemerintah Desa,” Tutur Bupati Jombang. (Ris/Snt)
