JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Lagi-lagi ada hal yang aneh dalam pelaksanaan Dana Desa (DD), di Desa Kedungpapar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Pasalnya diduga kuat laporan pertanggung-jawaban keuangan DD yang bergulir di desa tersebut diduga direkayasa, mengunakan nota belanja yang berisi keterangan palsu.
Menurut SP seorang warga desa Kedungpapar yang keberatan disebutkan namanya, ia mengatakan saya mendapat laporan dari beberapa karyawan toko besi “Trika Jaya” yang ada dikecamatan Sumobito, Jombang. Bahwa ketua Tim pelaksana kegiatan (TPK) proyek Dana Desa, Desa Kedungpapar, Ahmad Sayudin alias Udin, baru-baru ini pernah meminta 6 lembar nota kosong di toko tersebut. Kuat dugaan nota kosong akan digunakan untuk merekayasa laporan keuangan proyek Dana desa.
“TPK DD Desa Kedungpapar, minta nota kosongan di toko besi Trika Jaya, diakhir tahun 2019 lalu. Saya curiga 6 nota tersebut akan digunakan Pemerintah desa untuk merekayasa laporan pertangung jawaban (LPJ) Proyek Dana Desa. Jadi kalau dalam LPJ DD 2019 Desa Kedungpapar, ada nota pembelian besi bangunan dari toko Trika Jaya, kuat dugaan LPJ DD didesa tersebut direkayasa” Kata SP, Kamis (16/1/2020).
SP mengaku setahu saya Udin, kalau beli besi bangunan untuk proyek didesa Kedungpapar, membeli besi dari Mojokerto. Misalnya saat ini didepan rumah Udin, ada besi-besi beton untuk bangunan jembatan di Dusun Kedungpapar RT 02 RW 01, yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2019.
“Jembatan tersebut dibiayai DD 2019, tapi sekarang baru dikerjakan 2020 ini. Jembatan mengunakan besi campuran (ukuran besi bervariasi) diduga tidak SNI.” Imbuh SP.
Untuk membuktikan NusantaraPosOnline.Com, pada Kamis 16 Januari 2020 menyambangi toko besi Trika Jaya, yang ada di Kecamatan Sumobito, kami berhasil menemui 3 karyawan toko, intinya mereka mengakui bahwa diakhir tahun 2019 ada warga desa Kedungpapar yang mereka ketahui bernama Udin (Ahmad Sayudin) meminta 6 lembar nota kosongan.
“Memang Pak Udin (Ahmad Sayudin) sekitar akhir tahun 2019 pernah datang kesini kalau tidak salah membeli besi ukuran 6 inci, sebanyak 5 lonjor (lima batang) ia minta 6 lembar nota pembelian kosongan. Pak Udin juga pernah datang kesini, membawa sendiri kwitansi kosongan yang sudah bermaterai, sebanyak 2 lembar. Satu lembar bermaterai Rp 6 ribu, dan yang satunya bermaterai Rp 3 ribu. Kedatangan Udin kesini meminta kwitansi tersebut di stempel.” Kata karyawan toko Trika Jaya, yang dibenarkan dua karyawan lainya.
Tiga karyawan toko tersebut, wanti-wanti agar tidak disebutkan namanya dalam pemberitaan. “Kami tidak tahu 6 nota kosong, dan 2 kwitansi kosongan bermaterai itu, akan digunakan untuk apa oleh Udin, kalau tidak diberi nota dan stempel kami kuwatir Udin, marah-marah di toko. Tapi kami minta tolong Toko Trika Jaya jangan dikait-kaitkan dengan masalah desa Kedungpapar, karena kami karyawan benar-benar tidak mengetahui untuk apa nota dan kwitansi kosongan tersebut.” Kata sang karyawan toko Trika Jaya.
Kepala desa Kedungpapar, Faisal Karim, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa ia baru menjabat Kades Kedungpapar akhir tahun 2019, kalau masalah pelaksanaan DD 2019 itu dilaksanakan TPK yang lama yaitu Udin.
“Udin itu meneruskan pelaksanaan proyek DD 2019, karena DD 2019 masih tangung jawab Kades lama (Sugek). Jadi kalau nanti ada masalah, atau kena klaim, saya tidak mau itu tangung jawab Kades yang lama.” Kata Faisal Karim. Kamis (16/1/2020).
Faisal juga, mengaku tidak mengetahui berapa anggaran DD 2019. “Saya tidak tahu besaran anggaran, proyek DD tahun 2019 ini. Termasuk angaran DD 2019 tahap 3 yang sekarang untuk bangunan jalan rabad beton dan jembatan yang sekarang sedang dikerjakan.” Kata Faisal.
Untuk diketahui, bahwa untuk laporan keuangan dana desa, untuk belanja Rp 5 juta, keatas kwitansi belanja harus bermaterai Rp 6 ribu, dan untuk belanja Rp 5 juta, kebawah kwitansi laporan pertangung jawaban harus bermaterai Rp 3 ribu.
Jadi tidah masuk akal kalau TPK Dana Desa Desa Kedungpapar, beli besi 5 lonjor ukuran 6 mili, minta kwitansi ditoko Trika Jaya ada yang bermaterai Rp 6 ribu. Jadi kuat dugaan 6 nota kosong, dan kwitansi bermaterai Rp 3 ribu, dan bermaterai Rp 6 ribu tersebut akan digunakan untuk merekayasa laporan Dana Desa, di desa Kedungpapar.
Sebelum Menjabat Kades Faisal Karim, sebelumnya menjabat Sekertaris Desa Kedungpapar, pada Pilihan Kepala desa Serentak tahun 2019, yang dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2019, ia mencalonkan diri Sebagai Kades Kedungpapar, dan terpilih Menjadi Kades. Pada pada 4 November 2019 lalu, Fasial karim, resmi dilantik oleh Bupati Jombang, sebagai Kades Kedungpapar periode 2020 – 2026. (Rin/Why)
