JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmadji, menyatakan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokir bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya berbasis data teknokratik.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, dalam perencanaan pembangunan daerah, Pokir DPRD memiliki tiga prinsip utama.
Pertama, menjamin representasi rakyat. Pokir menjadi cerminan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Dengan adanya Pokir, perencanaan pembangunan tidak hanya mengacu pada perhitungan teknis, tetapi juga kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Kedua, mendorong partisipasi masyarakat. Melalui mekanisme seperti reses atau kunjungan kerja anggota DPRD ke konstituen, berbagai aspirasi dijaring secara langsung untuk kemudian dirumuskan dalam Pokir. Proses ini membuat perencanaan pembangunan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. ” ujarnya Hadi, Jum’at (27/02/2026).
Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hadi menekankan bahwa Pokir yang disampaikan secara resmi tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI). Dengan demikian, setiap usulan dapat dilacak asal usul dan penggunaannya, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas proses perencanaan.
Lebih lanjut, Hadi menyebut implementasi Pokir yang baik juga berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena Pokir dapat mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator utama pembangunan manusia.
“Dalam hal ini, usulan Pokir yang tepat sasaran dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Pokir juga dapat mengefisiensi anggaran melalui proses partisipatif, sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih optimal,” ujarnya. Ia menambahkan, apabila Pokir disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan dikawal secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga penganggaran, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat serta menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pungkasnya.***
Pewarta : RISKA
