godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , November 24 2020
Home / Pemerintah / Kades Dan Perangkat Desa Di Jombang Demo Tolak Perbub
PJS Bupati Jombang, Setiajit, saat menemui Kepala desa dan Perangkat desa, di Pendapa Kab Jombang, Kamis (22/3/2018)

Kades Dan Perangkat Desa Di Jombang Demo Tolak Perbub

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berunjuk rasa di Pendapa Kabupaten Jombang, Kamis (22/3/2018). Mereka menuntut agar pengelolaan tanah kas desa (bengkok) dikembalikan lagi kepada perangkat desa Kepala Desa.

Mereka mendesak Bupati Jombang, mencabut, Peraturan Bupati (Perbub) Jombang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Karena Perbub tersebut dianggap merugikan Kades dan perangkat desa.

Dalam Perbup tersebut terdapat pasal yang meyebutkan tentang pengelolaan tanah kas desa (bengkok) wajib dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam aksi tersebut, para Kades dan perangkat desa se-Jombang, mengusung berbagai spanduk dan poster, yang intinya menolak Perbub No 1 Th 2018. Mereka mengelar orasi secara bergantian.

“Aksi kami hari ini menolak Perbub No : 1 Tahun 2018, kami ingin mempertahankan hak dari Kades dan perangkat desa, yaitu masalah bengkok. Karena bengkok merupakan hal yang melekat pada dari kepala desa dan perangkat desa itu sudah terjadi secara turun-temurun.Ucap  Koordinator aksi, Agus Syaifullah.

Menurutnya Bengkok merupakan sejarah asal usul kades dan perangkat, jadi kenapa pemerintah ingin mengubah budaya dan kearifan lokal di Jombang ?  Jadi jika hasil bengkok yang wajib dimasukkan dalam APBDes akan mengubah budaya yang melekat dari asal usul bengkok itu sendiri.

“Dampak dari Perbub tersebut, akan menyengsarakan Kades dan Perangkat desa. Padahal pemerintah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, baik tingkat nasional maupun, tingkat daerah. Dan memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat. Sudah selayaknya, pihak terkait memikirkan kesejahteraan Kades dan perangkat.” Tambah Agus.

Ditempat yang sama, PJS Bupati Jombang, Setiajit berjanji akan menyampaikan aspirasi perangkat desa se Jombang pada Pemerintah pusat.

“Saya akan berkirim surat pada Presiden dengan tembusan ke Kemendagri, Gubenur Jawa timur, agar meninjau kembali peraturan pemerintah yang menyangkut tanah bengkok perangkat,” paparnya, Kamis (22/3/2018). (rin)

Check Also

Dinas PUPR Jombang Gelar Sosialisasi Dan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!