SIDOARJO, NusantaraPosOnline.Com-Peroses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dikenal program sertifikat tanah gratis, di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dikeluhkan warga.
Puncaknya, pada Selasa malam (23/5/2023) warga yang kecewa, beramai-ramai ngeluruk kantor Kepala desa (Kades) Setempat.
Bahkan warga nekat “Menyandera” Kades Sidokepung, Elok Suciati, dan perangkat desa, hingga panitia PTSL, dengan cara menggembok Kades, Perangkat Desa, dan Panitia PTSL di dalam kantor Balai Desa, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana.
Mereka bisa keluar dari bakai desa, setelah rombongan petuga polisi datang kelokasi dan melakukan evakuasi keluar dari kantor desa.
Warga yang kesal sempat protes ke polisi, meski akhirnya sang Kades bisa kembali pulang meninggalkan balai desa. Kejadian penyandraan ini sempat direkan video amatir milik warga, dan videonya beredar luas di sejumlah media sosial, dan kasus penyanderaan Kades ini langsung viral.
Dalam video amatir milik warga, tampak Elok Suciati, seorang Kades Sidokepung, Buduran, Sidoarjo dievakuasi oleh polisi dari dalam balai desa, setelah kades sempat digembok warga di dalam balai desa sekitar 6 jam.
Warga sempat protes ke polisi yang berusaha mengevakuasi sang kades dari dalam balai desa untuk bisa pulang ke rumahnya.
Dari penuturan salah satu warga, Supaat, sejak sore sang kades dilarang keluar balai desa karena dinilai sering mengecewakan warga. Khususnya terkait masalah pengurusan program PTSL Desa Sidokepung.
Menurut Supaat, warga kecewa karena sebagai pemohon PTSL tidak mendapat pelayanan serius dari perangkat desa setempat. Kades maupun perangkat desanya dianggap mempersulit warga setiap kali ingin menemui ketua panitia PTSL di balai desa namun sulit ditemui.
“Sejak bulan puasa kita tidak bisa menemui ketua panitia, kades pun tidak mau mendatangkan,” kata Supaat. Rabu (24/4/2023).
Karena dinilai mengecewakan warga, kata Supaat, warga akhirnya menutup balai desa dan menggembok pintu balai desa sehingga sang Kades tidak bisa pulang meninggalkan balai desa.
Karena kades dan sekretaris desa tidak mau berkomunikasi dengan warga dan seakan tidak mau tahu karena program PTSL urusannya dengan ketua panitia.
“Tapi ketua panitianya tidak dihadirkan dan tidak ditemukan,” terang Supaat.
Ia menambahkan, aksi warganya yang menggembok kades di dalam balai desa itu terjadi sekitar 6 jam.
“Mulai digembok warga itu sekitar pukul 21.00. Akibatnya, Kades, dan panita PTSL serta perangkat desa, tidak bisa keluar dari balai desa. Mereka, baru bisa keluar saat berhasil dievakuasi oleh polisi pada Rabu (24/5/2023) sekitar pukul 03.00 dini hari.” Imbuhnya. (Ags)
