JAKARATA, NusantaraPosOnline.Com-Ditengah korupsi yang meraja lelah di Indonesia. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, malah menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah satu-satunya hal yang patut dibanggakan.
Menuru dia, KPK juga memiliki peran yang besar dalam pencegahan dan perbaikan sistem. Hal tersebut ai sampaikan saat mengunjungi Gedung KPK di Jakarta. Selasa (18/7/2023).
“Kita tidak perlu terus-menerus membanggakan OTT-OTT ini. Apakah kita bangga melihat itu ? OTT dengan jumlah uang Rp 50 juta atau Rp 100 juta, tetapi tidak pernah menceritakan berapa jumlah yang berhasil dihemat dalam triliunan,” Ujarnya di Gedung KPK di Jakarta. Selasa (18/7/2023).
Diketahui bahwa KPK hanya melakukan tiga kali OTT pada tahun 2023. Namun, Luhut tidak memandang hal ini sebagai masalah.
“Jika tidak ada OTT, justru lebih baik. Ini berarti upaya pencegahan lebih efektif,” Kata Dia.
Selain itu, Luhut juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Dia mengakui bahwa Pahala telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi KPK.
“Pahala bekerja dengan saya, saya melaporkan kepada Presiden bahwa Pahala dan Firli (Bahuri) melakukan pekerjaan yang luar biasa, sangat baik. Menurut saya, angka prestasi mereka cukup tinggi,” kata Luhut.
Luhut juga mendorong KPK untuk terus memfokuskan upaya pada pencegahan korupsi. Dia menekankan bahwa Indonesia tidak perlu terus-menerus memamerkan jumlah orang yang ditangkap karena korupsi.
Luhut menyebut bahwa KPK telah membantu dalam upaya digitalisasi melalui e-katalog. Selain itu, KPK juga turut membantu membangun ekosistem pemerintah yang berbasis elektronik.
“Ini semua merupakan upaya dalam pencegahan yang berhasil menghemat ratusan triliun dan meningkatkan penerimaan pajak,” Imbuhnya.
Koropsi di Indonesia Mengila, Menoleh ke Mana Saja Ada Korupsi
Ironisnya pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ini disampaikan ditengah korupsi yang mengila dan meraja lelah di Indonesia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi di beberapa sektor. Hal itu diungkapkan Mahfud saat memberikan sambutan dalam sarasehan isu strategis
“Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan” di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).
“Saudara bayangkan berapa besar korupsi dunia pertambangan ini. Nah itu pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apa lagi? Gilanya korupsi di negara kita ini,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, Dalam kasus pertambangan misalnya, Mahfud mendapat informasi itu dari mantan KPK Abraham Samad.
“Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang (warga) Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang Rp 20 juta, tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil,” Tegas Mahfud.
Mahfud mengaku juga perna mendapatkan cerita dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, ada ratusan kapal batu bara yang akan melakukan ekspor dicegah oleh mafia. Meskipun, Mahfud tidak menyebut siapa mafia tersebut.
Mahfud menyebutkan, dari informasi yang ia peroleh, saat itu ada 126 kapal yang ditahan dan dimintai uang untuk berangkat ke Hong Kong.
“Sekarang ini saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda (Indonesia), asuransi ada, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi?” kata Mahfud.
Ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan.
“Khususnya pertambangan mineral utama yang lebih kompleks,” Tegas Mahfud.**
