Tersangka 2016, Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim Akhirnya Ditahan KPK

KPK saat mengelar konferensi pers digedung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jumat (20/5/2022). Terkait penahanan eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim.

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakuka upaya paksa penahanan terhadap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim. Jumat (20/5/2022).

Kasus yang menjerat eks Ditjen Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013 ini adalah kasus lama. Hasanuddin diduga terlibat kasus dugaan korupsi  pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Ditjen Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 2016 silam. Namun baru hari ini ditahan oleh KPK.

“Tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penahanan terhadap HI (Hasanuddin Ibrahim). Upaya paksa yang harus kami lakukan ini, sekali lagi adalah perkara-perkara yang lama yang menjadi utang kami,” Kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, dalam konferensi pers digedung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Jumat (20/5/2022) petang.

Menurut Karyono, Hasanuddin Ibrahim ditahan untuk 20 hari pertama, dan ia akan menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK.

“Hasanuddin Ibrahim diduga terlibat dalam kasus korupsi  pengadaan pupuk hayati fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian OPT di Ditjen Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013. Ia diduga melakukan penggelembungan harga yang berpotensi merugikan keuangan negara. Korupsi diduga dilakukan saat dia masih menjabat sebagai Dirjen Hortikultura.” Terang Karyono.

Hasanuddin tidak bermain sendirian dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah menjerat dua orang sebagai tersangka, bahkan mereka sudah diadili di seret kemeja hijau. Mereka adalah Sutrisno selaku Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana dan Eko Mardiyanto selaku PPK (pejabat pembuat kometmen) pada Dirjen Holtikultura Kementan RI periode 2012.

Eko Mardiyanto telah divonis 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia juga dihukum membayar ganti rugi Rp 1,050 miliar dalam kasus ini.

Sementara Sutrisno divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 7 bulan kurungan. Dia juga dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti Rp 7,032 miliar.

Perkara ini bermula saat Eko bersama dengan Hasanuddin melakukan rapat bersama pada 2012. Dalam rapat tersebut, diduga ada perintah Hasanuddin untuk mengarahkan dan mengkondisikan penggunaan pupuk merk Rhizagold dan memenangkan PT Hidayah Nur Wahana sebagai distributornya.

Selama proses pengadaan berjalan, diduga Hasanuddin aktif memantau proses pelaksanaan lelang di antaranya dengan memerintahkan Eko untuk tidak menandatangani kontrak sampai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN-P TA 2012 turun.

Di samping itu, Hasanuddin juga diduga memerintahkan beberapa staf di Dirjen Holtikultura untuk mengubah nilai anggaran pengadaan dari semula 50 ton dengan nilai Rp 3,5 miliar menjadi 255 ton dengan nilai Rp 18,6 miliar. Perubahan nilai tersebut tanpa didukung data kebutuhan riil dari lapangan berupa permintaan dari daerah.

“HI (Hasanuddin) juga turut melibatkan adiknya Ahmad Nasser Ibrahim alias Nasser (karyawan freelance PT HNW) untuk aktif menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai formalitas kelengkapan lelang,” kata Karyoto.

Setelah pagu anggaran pengadaan disetujui senilai Rp 18,6 miliar, proses lelang yang sebelumnya sudah dikondisikan sejak awal oleh Hasanuddin kemudian memenangkan PT Hidayah Nur Wahana sebagai pemenang lelang.

“Atas perintah HI (Hasanuddin), Eko Mardiyanto selaku PPK menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk syarat pembayaran lunas ke PT HNW di mana faktanya progres pekerjaan belum mencapai 100 persen,” kata Karyoto.

Hal tersebut menyebabkan kerugian negara. Nilainya mencapai Rp 12,9 miliar dari total nilai proyek Rp 18,6 miliar.

Atas perbuatannya, Hasanuddin dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!