godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Desember 5 2021
Home / Pemerintah / Atasi Jalan Rusak Dampak Proyek Jembatan Ploso, Ini Langkah Yang Dilakukan Pemkab Jombang

Atasi Jalan Rusak Dampak Proyek Jembatan Ploso, Ini Langkah Yang Dilakukan Pemkab Jombang

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Senen, S.Sos, MSi, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Ir Ilham Hero Koentjoro MSi,  serta Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang; yakni Kepala Bappeda, Kepala Perkim, Kepala PUPR, Kepala Dishub, Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan keterangan pers kepada Insan pers/ wartawan Jombang, baik media cetak maupun media online, media elektronik di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis, (25/11/2021) terkait Pembangunan Jembatan Ploso.

“Pembangunan Jembatan Ploso yang berlokasi di Kabupaten Jombang, merupakan salah satu proyek strategis nasional. Hal ini patut kita syukuri karena dalam situasi perekonomian yang belum stabil dampak pandemi Covid-19, pembangunan Jembatan Ploso dapat terlaksana pada tahun 2021 ini”, Kata Bupati Mundjidah Wahab mengawali keteranga pers nnya.

Ia memaparkan, bahwa jembatan Ploso merupakan jembatan penghubung antar Kabupaten Jombang dan beberapa kabupaten yang berada di sebelah Utara. Jembatan Ploso akan mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya wilayah Utara Brantas yang akan menjadi kawasan industri.

Salah satu contoh ruas jalan di Kecamatan Kudu, yang hancur, karena dijadikan jalan alternatif, akibat penutupan akses jalan menuju proyek jembatan Ploso. Kamis (25/11/2021)

Dalam pelaksanaan proyek Jembatan Ploso, memang diperlukan penutupan akses jalan menuju jembatan, sehingga membutuhkan ruas jalan alternatif.

“Dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait, telah ditentukan tiga jalur alternatif sebagai penghubung antar Kabupaten Jombang-Mojokerto, yaitu ruas jalan Kabuh–Tapen, ruas jalan Bawangan – Ploso, dan ruas jalan Ploso-pasar Ploso. Namun pada prakteknya, ketiga ruas jalan alternatif (yang merupakan jalan Kabupaten dengan konstruksi jalan kelas III c tersebut), dilalui oleh berbagai jenis kendaraan berat. Hal ini berdampak terjadinya kerusakan jalan, kondisi ini diperparah dengan adanya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Karena kondisi kerusakan yang sangat parah tidak dapat dilakukan perbaikan dengan metode pemeliharaan rutin jalan, namun hanya dapat dilakukan dengan metode rekonstruksi jalan.” paparnya.

Kondisi demikian, mengakibatkan penurunan dan terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat serta mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar lokasi. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah Kabupaten Jombang beberapa kali telah melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait proyek pembangunan Jembatan Ploso.

Salah satu contoh ruas jalan di Kecamatan Kudu, yang hancur, karena dijadikan jalan alternatif, akibat penutupan akses jalan menuju proyek jembatan Ploso. Kamis (25/11/2021)

“Koordinasi terakhir yang kita lakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 menghasilkan kesepakatan sebagaimana berikut : Dinas PUPR Kabupaten Jombang berbagi peran dengan BBPJN, Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melakukan penanganan darurat untuk mengatasi kerusakan jalan yang digunakan sebagai jalur alternatif akibat pembangunan Jembatan Ploso. Dan Satker Balai Besar Wilayah IV menyatakan bahwa siap memberikan bantuan material coldmix sebanyak 116 ton (4.640 sak); pada hari ini, PPK Proyek Pembangunan Jembatan Ploso menyatakan bahwa pada Rabu, 24 November 2021 telah dilakukan pembukaan arus lalu lintas (open traffic) pada ruas jalan Provinsi, sehingga kendaraan bertonase besar tidak lagi melintas di jalur alternatif”, terang Bupati Mundjidah Wahab.

UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyarankan agar membuat rambu larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk melintas di jalan kabupaten dan diharapkan adanya pengawasan terkait hal tersebut; PT. Waskita Karya Tbk bersedia memberikan dukungan alat berat untuk pelaksanaan perbaikan jalan; Dinas Perhubungan menyarankan pemasangan rambu ­rambu petunjuk darurat dalam bentuk banner berupa larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk tidak melintasi jalan Kabupaten.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut kami berharap permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan dengan cepat. Sehingga arus lalu lintas dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kerusakan jalan dapat kembali normal”, pungkas Bupati Jombang. (May)

Check Also

Program PAMSIMAS Disperkim Jombang Bangun Jaringan Air Bersih Di Desa Jatimlerek

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Berbagai Program Nasional (Pronas) telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!