JOMBANG (NusantaraPosOnline.Com) – Ratusan warga Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, berunjuk rasa ke kantor desa menuntut pembagian KIS, Jumat (10/3). Massa yang didominasi para ibu rumah tangga dan lansia itu menuntut KIS yang sudah setahun belum dibagikan oleh pemerintah desa. Aksi tersebut berujung ricuh.
Menurut Jono, salah seorang warga mengatakan, para warga miskin sangat mengeluhkan biaya pengobatan, karena para warga tidak mampu tersebut kadang terpaksa berutang kepada tetangganya untuk berobat ke Puskesmas karena tak punya biaya. Padahal, sudah terdaftar dalam penerima KIS.
“Sudah setahun ini masyarakat belum menerimanya. Saya ini juga sakit-sakitan kenapa tidak segera dibagikan oleh desa. Untuk berobat saya kadang harus berutang ke tetangga,” ujarnya di sela aksi, Jumat (10/3/2017).
Jono, menambahkan ratusan warga Desa Sumbernongko yang telah terdaftar sebagai penerima KIS hingga kini belum menerima kartu tersebut. Hal inilah yang mendorong mereka berunjuk rasa.
Kepala Desa Sumbernongko, Sumartono, berdalih bahwa KIS tidak dipegang oleh pihak desa, tapi dibawa oleh bidan desa. Ia berdalih bahwa kartu KIS tersebut masih dilakukan verifikasi.
“Kartu KIS, sudah saya berikan kebidan desa, masih dicek didata dulu. Kartu itu sudah ada di bidan desa,” katanya kepada para wartawa. Jumat (10/3/2017)
Aksi unjuk rasa semula berjalan damai. Warga yang hendak menyampaikan aspirasi dan mencoba memasuki Balai Desa kemudian dihalang-halangi sejumlah aparat kepolisian yang sedari awal diminta pihak desa untuk melakukan pengamanan.
Namun, massa aksi tetap ngotot ingin menerobos masuk kekantor desa, untuk menyuarakan hak mereka. Saat petugas berupaya menghalau massa aksi seorang oknum polisi memukul pendemo sehingga terjadi aksi saling dorong antara warga dengan petugas. Pihak desa berdalih, KIS telah diserahkan ke bidan desa. Pembagian KIS masih perlu verifikasi oleh bidan desa setempat.
Sementara itu kasus KIS yang belum tersalurkan di Kabupaten Jombang, yang memicu unjuk rasa hingga berujung ricuh, mendapat respon dari Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Dia akan menegur pemerintah daerah yang sengaja tak menyalurkan KIS ke rakyat miskin.
Menurut dia, pembagian KIS menjadi tugas pemerintah daerah. Bagi masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima, harus segera mendapatkan KIS.
“Kita harus tahu masyarakat kita yang di bawah taraf kemiskinan harus punya data dulu. Dimasukkan ke Kemensos, diverifikasi kemudian diberikan ke kami. Setelah sah, dikembalikan ke penduduknya, Pemda yang harus membagikan ke rayatnya,” kata Menkes kepada wartawan usai membuka Bakti Kesehatan Nasional Telinga, Pendengaran dan Mata di Ponpes Tebuireng, Jombang, Sabtu (11/3/2017). (Rurin)
