JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) Kabupaten Jombang, menggelar kegiatan PKM (Peningkatan Kapasitas Masyarakat) Pelatihan tukang program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tahun 2021.
Pelatihan tukang kegiatan program KOTAKU tahun 2021, yang diikuti 15 tukang dilaksanakan, di pendopo balai Desa Sumbermulyo, Selasa (20/4/2021). Dalam kegiatan tersebut yang menjadi narasumber adalah Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Syaiful Anwar. ST.
Dalam sambutanya Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Syaiful Anwar, mengatakan pelatihan tukang ini dilaksanakan guna menghasilkan tukang yang memiliki ketrampilan yang berkualitas dalam pembangunan infrastruktur program KOTAKU.
Ia menjelaskan, program KOTAKU merupakan program yang berkelanjutan untuk menyelesaikan penanganan Kawasan kumuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementrian PUPR RI).
“Pada tahun 2021 ini, Kabupaten Jombang mendapat Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) program KOTAKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 177 /KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari 2021.” Ujarnya.
Munurut Syaiful, pelaksanaan program KOTAKU tahun ini berbeda dengan tahun 2019 Karena mulai tahun 2020 dilanjutkan tahun 2021 ini program KOTAKU langsung berada dibawah kendali Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman.
“Meski demikian, Pemkab Jombang tetap berkomitmen terhadap kelancaran dan kesuksesan program tersebut dengan cara memfasilitasi program KOTAKU melalui Dinas Perkim Kabupaten Jombang. Salah satu wujud fasilitasi Dinas Perkim terhadap program KOTAKU, melaksanakan pelatihan tukang di kegiatan KOTAKU Desa. Sumbermulyo pada hari Selasa (20 /4/2021).” Ujarnya.
Sejauh ini, program KOTAKU di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar. Penentuan jenis infrastruktur pun telah ditentukan oleh masing-masing desa penerima BPM melalui musyawarah warga sebagaimana juknis pelaksanaan program.
Untuk tahun 2021 ini, jenis BPM ada 2 macam yakni BPM Reguler dan BPM Padat Karya Tunai / Cash For Work (CFW). BPM Reguler digunakan untuk jenis pekerjaan pembangunan, sedangkan CFW digunakan untuk Pemeliharaan / Rehabilitasi di lokasi yang pernah mendapatkan BPM Reguler.
“Pada tahun 2021, salah satu desa yang mendapatkan BPM program KOTAKU adalah Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto berupa BPM CFW senilai Rp 300 Juta. Adapun rencana pemeliharaan yang akan dilakukan di desa sumbermulyo ini adalah fokus ke pemeliharaan jalan paving.” Terang Syaiful.
Syaiful berharap, semoga program KOTAKU ini dapat berkesinambungan dan terus bersinergi dengan program pemerintah kabupaten Jombang dalam hal penanganan kawasan kumuh.
Dalam pelatihan tukang tersebut, Syaiful juga menyampaikan tentang seputar kegunaan APD, apa saja tahap pekerjaan persiapan yang harus dilakukan pekerja, serta cara menghitung kebutuhan material.
Meski sedang menjalankan Ibadah Puasa, tak menyurutkan semangat para peserta yang merupakan tukang dari desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, untuk mengikuti pelatihan tukang, yang dilaksanakan Dinas Perkim Kabupaten Jombang.
Para peserta terlihat bersemangat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan dijawab sedetail-detailnya oleh pemateri yaitu Syaiful Anwar Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Jombang.
Ditempat terpisah, kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang Heru Widjajanto, ia mengatakan tahun 2021 ini desa Sumbermulyo mendapatkan BPM program KOTAKU, berupa BPM Padat Karya Tunai / Cash For Work (CFW) sebesar Rp 300 Juta. “BPM tersebut di fokus ke pemeliharaan jalan paving.” Terangnya.
Heru juga, bersyukur dengan adanya program KOTAKU menjadi satu solusi para warga yang ekonominya terpuruk karena pandemi covid-19. Sekarang warga tidak bisa bekerja karena terdampak covid-19 ikut bekerja dalam pembangunan infrastruktur sehingga besar harapannya dengan warga setempat yang bekerja, maka rasa kepemilikan untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur menjadi lebih besar. Pungkasnya. (Ris/Snt)
