JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Kepala Desa dan launching transaksi non tunai.
Acara ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jombang. Kamis (29/02/24). Dihadiri oleh Pj Bupati Jombang Sugiat, asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Purwanto, Kepala DPMD Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, serta Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Jombang.
PJ Bupati Jombang Sugiat menyambut baik pelaksanaan kegiatan Bimtek LHKPN bagi kepala desa dan launching transaksi non tunai bagi pemerintah Desa. Sistem ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan komunikasi keuangan desa.
“Penyelenggaraan kegiatan ini tentunya menjadi bukti dari keseriusan dan komitmen Pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel,” Kata Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya.
Dengan telah diluncurkannya transaksi non tunai ini, lanjut Sugiat, maka secara otomatis mekanisme transaksi non tunai sudah dapat dijalankan. Hal ini kemudian berdampak pada pencapaian nilai indikator CPN MCP KPK hingga mencapai nilai sempurna indeks pengelolaan keuangan ketertiban desa pada tahun 2024.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama baik operator desa, kepala desa, dan para camat untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pengoperasian aplikasi tersebut.
“Secanggih apapun suatu aplikasi yang dibuat, apabila tidak ada tindak lanjut dengan komitmen yang tinggi dalam menjalankannya, maka akan berdampak pada terhambatnya tujuan dari adanya aplikasi siskeudes online. Untuk itu, saya juga menghimbau kepada operator Desa setelah peluncuran 4 transaksi nontunai agar semakin teliti, disiplin, dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. Karena, data keuangan yang telah masuk di aplikasi siskeudes online bisa di cek oleh APIP, BPKP, dan Kemendagri kapan saja dan dimana saja,” ungkap Sugiat.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga integritas kepala desa, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, dan menghindari konflik kepentingan serta menjadi media kontrol masyarakat.
“Kegiatan ini juga untuk memberikan pedoman penyampaian LHKPN kepada seluruh Kepala Desa serta penerapan mekanisme transaksi non tunai bagi Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Jombang,” Ujar Sholahuddin.
Dikatakanya, LHKPN nantinya akan mengarah pada kedisiplinan anggaran yang lebih baik, mulai dari perencanaan hingga bertanggungjawaban bisa lebih baik lagi. Diharapkan, dengan transaksi non tunai ini bisa berjalan di Kabupaten Jombang, juga Pemerintah Pusat memberikan tambahan Dana Desa.
Selain itu, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
“Sehingga perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Transaksi non tunai ini kita harapkan Pemerintah desa lebih transparan, dan lebih cermat. Kata Sholahuddin menandaskan.
Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek LHKPN Kepala Desa ini, Ira Hayatunisma, SE,MM Kasubid Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.****
Pewarta : NUR AINI AULIA
