NusantaraPosOnline.Com, JAKARTA-Fungsi bantuan sosial (bansos) di Indonesia dinilai didominasi kepentingan kekuasaan politik. Bahkan, masih muncul stigma bansos merupakan bentuk upaya beberapa pihak mencari popularitas.
Hal ini disampaikan Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Rahaja, ia mengtakan Bansos sejatinya memiliki beberapa fungsi. Namun, di antara beberapa fungsi, lebih berat pada fungsi kekuasan politik.
“Fungsi bansos ini masih didominasi oleh fungsi politik. Lebih untuk mencari popularitas atau menunjukan bahwa ini loh di era saya. Saya kasih bantuan sosial,” kata Dinna dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia, Sabtu (31/7/2021).
Padahal masih ada fungsi Bansos lainnya seperti menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan fungsi menjaga perekonomian.
Dinna menyebut pemerintah keliru apabila menganggap Bansos mendorong daya beli masyarakat. “Bansos ini dibilang untuk medorong daya beli, tapi pernah ngga kita lihat kajian dasarnya. Kenapa orang dikasih Rp 600 ribu atau Rp1 juta. Apakah itu benar bisa mendongkrak daya beli?,” Pungkasnya.
Selain itu, Bansos memiliki nilai yang tinggi di negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Artinya, tidak ada diskiriminasi antar pihak lain. Belum lagi, Bansos juga merupakan cerminan dari sila ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita baca di banyak Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan dan Bantuan sosial itu pasti disebut kata martabat. Artinya, tujuan bansos itu harusnya juga mengangkat martabat manusia yang menjadi penerima Bansos itu sendiri,” Ujuarnya. (bd)