godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Mei 16 2021
Home / Nasional / Hanya Dituntut 3 Tahun, Jendral Bitang Dua Polri Napoleon Bonapate Keberatan
Irjen Pol Napoleon Bonaparte, terdakwa kasus suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Hanya Dituntut 3 Tahun, Jendral Bitang Dua Polri Napoleon Bonapate Keberatan

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Mantan Kadiv Hubinter Polri Inspektur Jenderal (Irjen Pol) Napoleon Bonaparte, yang menjadi terdakwa kasus penerimaan suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Hanya di tuntut hukuman 3 tahun pidana dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan tesebut dibacakan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Senin (15/2/2021) lalu.

Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Napoleon, Santrawan T Paparang, menilai tidak ada hal teknis yang seharusnya diangkat menjadi fakta dalam persidangan. “Tuntutan JPU itu copy paste saja dari dakwaan. Sehingga ada hal teknis yang seharusnya diangkat menjadi fakta dalam persidangan itu tidak diangkat,” Kata Santrawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2/2021).

Santrawan memberikan contoh, misalnya terkait  pemberian uang dari Tommy Sumardi kepada Irjen Napoleon Bonaparte tidak terbukti di dalam persidangan. Terlebih, keterangan dari Tommy Sumardi hanya bertumpu pada dirinya sendiri. “Dan itu kami bantai habis dalam persidangan. Sehingga, fakta-fakta yang mengatakan telah terjadi penyerahan uang dari Tommy Sumardi ke Irjen Pol Napoleon Bonaparte, nol.” Ucap Santrawan.

Menurut dia, faktanya penyerahan dan penerimaan uang tidak pernah dilakukan. “Kami menyampaikan ini agar supaya menjadi koreksi bersama,” klaimnya.

Menurutnya, bila ada fakta dalam proses persidangan, jaksa seharusnya berani memberikan tuntutan bebas. Karena negara memberi kewenangnan kepada jaksa untuk mengajukan tuntutan bebas bila tidak terbukti.

“Kami tidak mempermasalahkan karena kata jaksa penuntut umum cuma terfokus pada kata dan kalimat menuntut mengadili.  Jadi kami akan mengajukan hak kami selaku tim penasehat hukum untuk mengajukan pleidoi atau pembelaan. kami mohon waktu satu minggu,” ujar Santrawan.

Dalam perkara ini, Irjen Napoleon Bonaparte diyakini menerima suap sebesar 200 ribu dolar AS dan 270 ribu dolar AS melalui pengusaha Tommy Sumardi. Suap tersebut bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari red notice interpol Polri, karena saat itu Djoko Tjandra masih berstatus DPO atau buronan dalam kasus hak tagih bank Bali.

Irjen Napoleon didakwa sebagai penerima suap bersama dengan Brigjen Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri.

Dalam dakwan itu Brigjen Prasetijo disebut menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS. Napoleon disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (bd)

Check Also

TWK Pegawai KPK, Ada Yang Ditanya Soal Menikah, Hinga Mau Tidak Jadi Istri Kedua

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Seorang pegawai KPK yang ikut Tes wasan kebangsaan (TWK) diduga mendapat perlakuan yang tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!