Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Politik

Jusuf Kalla : Ingin Jadi Ketum Golkar Siapkan Duit Rp 600 Miliar

×

Jusuf Kalla : Ingin Jadi Ketum Golkar Siapkan Duit Rp 600 Miliar

Sebarkan artikel ini
Jusuf Kalla (tengah) saat menjadi pembicara dalam seminar 'Anak Muda untuk Politik' oleh Puskapol UI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/7/2023).

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Ketua Umum Partai Golongan Karya periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi ketua umum partai.

Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam seminar ‘Anak Muda untuk Politik’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/7/2023). JK mulanya menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik.

Saat terjun di politik, dia meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya,” ungkap JK.

Menurut JK karier seseorang itu berjenjang tak, terkecuali dirinya. Lantas, ia pun membeberkan jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga terjun kedunia politik.

JK juga menyinggung posisi Ketua Umum (Ketum) Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara. JK pernah jadi ketum partai beringin.

Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi ketum Golkar saat itu kecil.

JK menyatakan kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

“Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar,” Ucap JK.

JK menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia.

“Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar,” Ungkap JK. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!