godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , September 25 2021
Home / Hukrim / Kasus Pungli PTSL Di Kendal, Kejari Tahan Mantan Lurah Dan Ketua Pokmas
Kedu tersangka Irlan Subeni dan Sri Sumarli (Pakai rompi tahanan). usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dikantor Kejari Kendal, dan lasung digiring menuju tahanan.

Kasus Pungli PTSL Di Kendal, Kejari Tahan Mantan Lurah Dan Ketua Pokmas

KENDAL, NusantaraPosOnline.Com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal menahan dua orang tersangka, kasus dugan pungutan liar pada pelaksanaan progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Banyutowo, Kecamatan / Kabupaten Kendal tahun 2018.

Kedu tersangka yang ditahan yakni, Mantan Lurah Banyutowo Irlan Subeni dan Sri Sumarli selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) progam PTSL Kelurahan Banyutowo, tahun 2018.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kendal, Dani K Daulay, mengtakan, keduanya ditahan setelah pihak Kejari Kendal menemukan dua alat bukti cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

“Modus Pungli yang mereka lakukan yakni dengan mematok biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp 1,1 juta hingga Rp 1,5 juta / bidang tanah. Padahal biaya resmi untuk pendaftaran PTSL hanya Rp 150 ribu / bidang tanah.” Kata Dani. Rabu (4/8/2021).

Akibat perbuatan kedua tersangka, telah mengakibatkan kerugian masyarakat. “Total kedua tersangka mendapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum sebesar Rp 709 juta,” Ujarnya.

Dani membeberkan kronologi, dugaan kasus penggelembungan dana PTSL di Kelurahan  Banyutowo berawal dari tahun 2017, dimana Irlan Subeni yang menjabat Lurah Banyutowo saat itu membentuk Pokmas calon peserta PTSL. Dalam forum itu dipilih Sri Sumarli sebagai Ketua Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo.

“Padahal PTSL ini ada di 2018, tapi mereka sudah membentuk secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat yang menerima PTSL,” katanya, Selasa kemarin (3/8/2021).

Pertemuan yang dilakukan diam-diam tersebut memutuskan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL. Besarannya yakni untuk tanah kering atau pekarangan dibebani biaya Rp 1,1 juta. Sedangkan tanah persawahan Rp 1,5 juta.

Menurut Dani, mahnya biaya yang dipatok mantan lurah dan ketua Pokmas ini tidak sesuai dengan biaya resmi yang telah ditentukan dalam SKB tiga menteri dalam pengurusan PTSL, dan juga tidak sesuai Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 3 tahun 2018, tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan PTSL Bagi Masyarakat di Kendal, memang mengatur membolehkan dana lebih.

“Menurut SKB tiga menteri dan Perbut Kendal Nomor 3 tahun 2018 tersebut, pemerintah desa / kelurahan hanya diperbolehkan memungut biaya pendaftaran PTSL dari pemohon sertifikat PTSL sebesar Rp 150 ribu / bidang. Sehingga kelebihan biaya pendaftaran yang melebihi ketentuan, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia juga membeberkan, biaya pengurusan PTSL sebesar Rp 1,1 juta dan Rp 1,5 juta tersebut diputuskan secara sepihak oleh lurah Irlan Subeni dan Sri Sumarli beserta pengurus Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo. “Masyarakat penerima PTSL berjumlah 650 orang langsung dimintai uang,” tuturnya.

Kemudian di 2018, dari Kantor ATR/BPN Kendal memberikan memberikan sosialisasi. “Saat itulah masyarakat penerima PTSL melakukan protes. Sebab mereka merasa sudah membayar / memberikan uang lebid hari Rp 150 ribu. Masyarakat mempertanyakan biaya kelebihan pengurusan PTSL tersebut,” katanya.

Merasa ada pungutan liar (pungli) dan gratifikasi yang tidak sesuai, masyarakat akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kejari Kendal. “Kami kemudian lakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara ini kami tetapkan dua tersangka,” paparnya.

Atas perbutanya kedua tersangka dijerat dengan dengan tiga pasal berlapis. Yakni Tersangka Irlan Subeni, Primair Pasal 12 Huruf e tentang Pungli, Subsider Pasal 5 ayat 2 tentang gratifikasi dan Lebih Subsider Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sedangkan Pasal tersangka Sri Sumarli dijerat Primair Pasal 12 Huruf e, Subsider Pasal 5 ayat 1 dan Lebih Subsider Pasal Pasal 9 tentang pemalsuan dokumen undangan Tipikor. “Ancamana Pidananya Minimal empat tahun maksimal 20 tahun penjara. Dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar,” terangnya. (Min)

Check Also

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka, Kali Ini Kasus Korupsi Masjid Raya Sriwijaya

PALEMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin yang saat ini menjabat sebagai anggota Fraksi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!