godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , September 25 2021
Home / Nasional / Kejagung Tetapkan 10 Perusahaan Tersangka Dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Perusahaan Tersangka Dalam Kasus Korupsi Asabri

NusantaraPosOnline.Com, JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 10 perusahaan atau korporasi manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan penetapan tersangka terhadap 10 manajer investasi itu dilakukan setelah sebelumnya melaksanakan gelar perkara.  “Penyidik menetapkan 10 manajer investasi sebagai tersangka.” kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Adapun 10 manajer investasinya, yaitu : Korporasi PT IIM; Korporasi PT MCM;  Korporasi PT PAAM; Korporasi PT RAM; Korporasi PT VAM; Korporasi PT ARK; Korporasi PT OMI; Korporasi PT MAM; Korporasi PT AAM, dan Korporasi PT CC. 

“Penyidik telah menemukan fakta reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang pada pokoknya tidak dilakukan secara profesional serta independen karena dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pihak pengendali,” Kata Leonard melalui keterangan tertulisnya.

Sehingga, menurut dia, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer ivestasi. “Perbuatan manajer investasi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan tentang pasar modal dan fungsi-fungsi manajer investasi serta peraturan lainnya.” Ungkapnya. 

Menurut Leo, akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp22.788.566.482.083 (Rp 22,7 triliun lebih)

Atas perbutanya ke-10 perusahaan atau korporasi manajer investasi tersebut disangkaka melanggar Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Bd)

Check Also

Komnas HAM Desak Menaker Tertibkan Kasus Penahanan Ijazah Untuk Dapat Kerja

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar memberikan perhatian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!