Ekobis  

KKAD Guyub Rukun Kec Jogoroto Jombang Gelar Rapat Pra Pelaksanaan PISEW 2023

Suasana rapat Pra Pelaksanaan program PISEW 2023 yang dilaksanakan KKAD Guyub Rukun Kec Jogoroto. Yang digelar di pendopo kantor Kades Alang-alang Caruban. Selasa (16/5/2023). Foto : Dok Nusantara Pos / Sinta.

JOMBANG, nusantaraPosOnline.Com-Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) Guyub Rukun, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melaksanakan musyawarah atau Rapat Pra Pelaksanaan, program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) tahun 2023 di wilayahnya.

Rapat Pra Pelaksanaan program PISEW 2023 ini, dilaksanakan di Pendopo kantor Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto, Jombang, pada Selasa (16/5/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh ketua dan anggota KKAD Guyub Rukun, Kecamatan Jogoroto, perwakilan dua pemerintah desa, yakni Desa Alang-alang Caruban dan Desa Sawiji, dan tokoh masyarakat setempat, beserta LPMD, RT, RW setempat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Staf Ahli Provinsi Jatim, Kanjawi ,ST yang hadir sebagai pemateri, dalam kegiatan tersebut.

Untuk diketahui, tahun 2023 terdapat 12 kecamatan di kabupaten Jombang mendapat bantuan program PISEW dari Kementrian PUPR senilai Rp 500 juta per Kecamatan, yang bersumber dari APBN 2023.

Suasana rapat Pra Pelaksanaan program PISEW 2023 yang dilaksanakan KKAD Guyub Rukun Kec Jogoroto. Selasa (16/5/2023). Foto : Dok Nusantara Pos / Sinta.

Ketua KKAD Guyub Rukun Kecamatan Jogoroto, Imron dalam laporanya mengatakan, bahwa Kecamatan Jogoroto, merupakan salah satu Kecamatan yang mendapatkan bantuan PISEW 2023.

“Bantuan ini akan direalisasikan untuk jenis kegiatan pembangunan jalan Rabat beton di Desa Alang-Alang Caruban menuju desa Desa Sawiji. Untuk pelaksanaanya fisik, akan dilaksanakan swakelola oleh KKAD Guyub Rukun, Kecamatan Jogoroto.” Papar Imron.

Pelaksanaan program PISEW 2023 di kecamatan Jogoroto, saat ini memasuki tahapan pelaksanaan konstruksi. Maka pada hari ini kami KKAD Guyub Rukun melaksanakan musyawarah Pra Pelaksanaan.

“Musyawarah Pra Pelaksanaan ini, untuk menjelaskan secara rinci mengenai RKS, pembagian tugas, dan menyusun jadwal pelaksanaan. Setelah tahapan ini selesai baru akan dilanjutkan pada tahapan pelaksanaan fisik dilapangan.” Terang Imron.

Sementara itu Asisten Tenaga Ahli Provinsi Kanjawi S.T selaku pemateri dalam sosialisasi ini secara umum menjelaskan tentang alur program PISEW dan menjelaskan juknis program.

“Untuk nilai Nominal bantuan sebesar Rp. 500 juta per kecamatan, dengan ketentuan penggunaan dana sebagaimana dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelaksanaan yang telah disusun oleh Kementerian PUPR” Papar Kanjawi.

Ditempat Terpisah Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang melalui Sekertaris Dinas Perkim Syaiful Anwar ST, MT mengatakan, tahun ini,  Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan program PISEW 2023.

“Tahun ini, kabupaten Jombang mendapatkan bantuan program PISEW untuk 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Jogoroto, Kecamatan bareng, Kecamatan ngoro, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan kesamben, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Perak, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan.” Terang Syaiful saat dihubungi nusantaraposonline.com. Selasa (16/5/2023).

Dia merincikan, besaran bantuan PISEW 2023 ini sebesar Rp 500 juta per kecamatan. Kegunaannya 5% untuk biaya operasional, 20% upah pekerja dan 75% biaya material.

PISEW sendiri merupakan program infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman skala perdesaan dan meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.

“Tujuan program ini, untuk melakukan peningkatan kualitas atau pembangunan infrastruktur baru berskala kawasan dengan melalui pendekatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Yang pendanaannya bersumber dari APBN yaitu Program PISEW.” Ujarnya.

Dia menambahkan, program PISEW ini akan dikerjakan secara swakelola oleh BKAD dan akan didampingi Fasilitator Masyarakat (FM) dengan latar belakang Sarjana Teknik Sipil, di setiap masing-masing desa.

”Saya berpesan kepada BKAD selaku pelaksana program, harus benar-benar menjaga kualitas. Karena dalam kurun waktu 5 tahun kegiatan tersebut masih dipertanggung jawabkan dan akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK.” Pungkas Syaiful. (Ris/Snt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!