godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , Desember 1 2020
Home / Nasional / Lagi-Lagi Proyek BBPJN VIII Bermasalah, Kini Giliran Proyek Jalan Rp 16 M Dikerjakan Asal-Asalan PT Mix Pro Indonesia
PT MIX PRO INDONESIA : Suasana pengerjaan pelebaran jalan, nampak para pekerja sedang mengerjakan galian tanah ditepi jalan yang akan dilebarkan.

Lagi-Lagi Proyek BBPJN VIII Bermasalah, Kini Giliran Proyek Jalan Rp 16 M Dikerjakan Asal-Asalan PT Mix Pro Indonesia

MOJOKERTO, NusantaraPosOnline.Com-Lagi-lagi proyek jalan di Jawa timur, yang ditangani Satuan kerja (Satker) PJN Wilayah IV Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibiayai dari APBN bermasalah.

Kini giliran paket proyek : Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik, yang dibiayai dari APBN 2020 dikerjakan PT Mix Pro Indonesia (PT MPI) dengan nilai kontrak Rp 16,530 milyar, dan konsultan supervisi PT Prima Cipta Karsa Sabbapathamam (PT PCKS). Terus disoal Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak).

KEMENTRIAN PUPR : Nampak contoh pohon-pohon yang ada disepanjang tepi jalan proyek pelebaran jalan provinsi yang tidak ditebang.

Pasalnya proyek tersebut, dinilai bermasalah oleh Lsm Arak, karena proyek dikerjakan asal-asalan, dan tidak trasparan oleh Satker PJN Wilayah IV BBPJN VIII bersama rekanya PT MPI dan PT PCKS.

Koordinator Lsm Arak, Safri nawawi, mengatakan dari pantauan kami paket proyek Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik tepatnya berlokasi di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan kecamatan Gedeg Mojokerto – Kecamatan Ploso Jombang. Jalan yang dilebarkan tersebut sepanjang sekitar 3 Km. Berupa pelebaran jalan pada kiri dan kanan jalan masing-masing 120 Cm, mengunakan perkerasan aspal. “Dari pantauan kami dilapangan, proyek mulai dikerjakan PT MPI pada Selasa (14/4/2020). Selanjutnya pada Rabu (20/5/2020) sampai hari ini sudah tidak ada aktifitas pekerjaan lagi dilapangan.” Kata Safri, Selasa (26/5/2020).

KEMENTRIAN PUPR : Nampak contoh pohon-pohon yang ada disepanjang tepi jalan proyek pelebaran jalan provinsi yang tidak ditebang.

Menurut Safri, pengerjaan pelebaran jalan yang dibiayai APBN 2020 Rp 16,530 milyar, dilaksanakan secara asal-asalan oleh Satker PJN Wilayah IV BBPJN VIII Jatim bersama rekannya PT MPI, dan PT PCKS. Contohnya ratusan pohon besar yang ada disepanjang jalan tersebut, yang sudah mepet dengan jalan aspal, sampai hari ini tidak dilakukan penebangan (tak ditebang). Hal tersebut bisa membahayakan penguna jalan.

“Seharusnya ratusan pohon, yang yang sudah mepet dengan jalan yang dilebarkan, harus ditebang bersamaan dengan pengerjaan galian tanah, dan tonggak kayu (bekas tebangan kayu) harus dicabut sampai keakar-akarnya dengan alat berat. Tapi kenyataanya pekerjaan galian tersebut sudah ditutup (diurug) kembali, dan sudah ditutup atau dilapisi perkerasan aspal. Tapi ratusan pohon tersebut sampai hari ini tidak ditebang. Ini namanya pekerjaan asal-asalan, karena akan membahayakan masyarakat.” Tegas Safri.

Safri mengaku, pihaknya sudah dua kali menegor PT MPI selaku pelaksana proyek, agar ratusan pohon yang mepet dengan jalan tersebut ditebang, karena akan membahayakan penguna jalan.

“Hari Jum’at (17/4/2020) kami datang kelokasi proyek, ketemu pelaksana lapangan dari PT MPI bernama Didik, dengan didampingi konsultan supervisi dari PT PCKS. Jawaban mereka pohon-pohon akan ditebang, tapi masih tunggu izin dari provinsi. Selanjutnya hari Rabu (20/5/2020)  kami datang lagi kelokasi mepertanyakan hal yang sama. Jawaban mereka sama, masih nunggu izin Pimprov Jatim. Dan sampai hari ini ratusan pohon tersebut tidak ditebang.” Ucap Safri.

Menurut dia, jalan yang dilebarkan sudah diaspal.  tapi sampai hari ini ratusan pohon belum ditebang. “Inikan aneh. Dimana-mana orang mengerjakan proyek pelebaran jalan pasti menebang pohon bersamaan dengan pekerjaan galian agar tonggak bekas pohon yang ditebang bisa dicabut, supaya pekerjaan penimbunan kembali pekerjaan galian, dan pelapisan perkerasan aspal, bisa menghasilkan jalan yang berkualitas. Tapi ini terbalik, pelebaran jalan sudah selesai dilapisi perkerasan aspal, baru pohon akan ditebang, ini namanya pekerjaan asal-asalan, teraneh sedunia.” Ujarnya.

BBPJN VIII JATIM : Nampak kondisi hasil pekerjaan pelebaran jalan yang sudah selesai dikerjakan. Nampak pohon-pohon yang mepet dengan jalan tidak ditebang

Safri menambahkan, kami curiga pekerjaan ini akan dilakukan akal-akalan, pohon ditebang tapi tonggak pohon tidak dicabut. “Pekerjaan galian pelebaran sudah ditutup kembali, dan sudah dilapisi perkerasan aspal. Jika dilakukan pencabutan tonggak pohon, yang mepet dengan jalan, pasti akan merusak jalan. Makanya kami curiga ini akan dibuat akal-akalan, kalau toh ratusan pohon ditebang, tapi tonggaknya tidak akan dicabut.” Terangnya.

Tak hanya itu, Safri Juga, menyebut pelaksanaan proyek tersebut tidak transparan. Karena papan nama proyek yang dipasang dilokasi, dibuat secara ngawur, dan mengandung informasi yang menyesatkan masyarakat. “Contohnya nilai proyek tidak dicantumkan; Nama paket pekerjaan, dan sumber anggaran yang dicantumkan dipapan nama proyek tidak sesuai dengan nama paket yang dilelang LPSE kementrian PUPR; tidak mencantumkan tanggal masa pengerjaan. Ini namanya informasi yang menyesatkan masyarakat.” Tegas Safri.

Kami curiga informasi yang dipasang pada papan nama proyek ini sengaja dibuat abal-abal alias tidak sama dengan data lelang LPSE Kementrian PUPR. “Buktinya pelaksana lapangan, dan beberapa pekerja yang kami temui tidak ada yang mengetahui, sumber anggaran proyek, dan nilai proyek. Kemungkinan ini disengaja, untuk menghindari kontrol langsung dari masyarakat, wartawan, dan Lsm. Kuat dugaan ini disengaja untuk melancarkan praktek curang.” Ujarnya.

Kendati demikian, meski ada temuan pekerjaan pelebaran jalan dikerjakan asal-asalan, dan tidak transparan, Lsm Arak masih melakukan pemantauan proyek tersebut. “Kami juga masih melakukan pemantauan dan menghitung-hitung karena tidak menutup kemungkinan proyek ini ada dugaan pengurangan, spesifikasi pekerjaan penimbunan kembali lubang bekas galian, dan pengurangan tonase aspal. Nanti kalau proyek ini selesai 100 persen dapat kita ketahui ada pengurangan spesifikasi pekerjaan atau tidak. Oleh karena itu kita pantau terus.” Kata dia.

Menurut sumber terpercaya dari Dinas PU Propinsi Jawa timur, yang keberatan disebutkan namanya, mengatakan jumlan pohon yang harus ditebang dilokasi proyek tersebut sejumlah 100 pohon lebih. Hingga saat ini belum ditebang, karena masih menunggu izin dari Pimvrop Jawa timur, karena jalan yang dibangun (Dilebarkan) tersebut adalah jalan provinsi, kewenangan pengelolaan dan pengawasanya dibawah kewenangan Pimprov Jatim.

BBPJN VIII JATIM : Papan nama proyek, nama paket proyek, sumber dana, tidak sesuai dengan nama paket lelang yang ada di LPSE Kementrian PUPR. Yang lebih parah lagi, nilai proyek tidak disebutkan. Papan nama proyek ini menyesatkan Masyarakat. Senin (11/5/2020).

“Pohon yang akan ditebang itu banyak jumlahnya 100 pohon lebih. Pihak UPT. PJJ Mojokerto, selaku perwakilan Dinas PU Provinsi, yang ada di Mojokerto, tidak berani memberikan izin penebangan pohon tersebut jumlahnya ratusan pohon yang akan ditebang. Maka perlu izin dari Pimprov Jawa timur. Oleh karena itulah izinya lama.” Kata Sumber berita NusantaraPosOnline.Com, yang keberatan disebutkan namanya. Selasa (26/5/2020).

Ia menambahkan, kalau penebangan sekitar 10 pohon bisa izin melalui UPT PJJ Mojokerto. “Proyek jalan yang dikerjakan PT Mix Pro Indonesia, itu banyak pohon yang akan ditebang, makanya mereka terkendala izin tebang pohon. Tapi kayaknya PT MPI akan kehabisan waktu masa pengerjaan, karena izin penebangan ratusan pohon tersebut masih diproses.” Terangnya.

Sampai berita ini diturunkan kami masih berusaha meminta konfirmasi resmi dari Pejabat pembuat komitmen (PPK) 4,2 Satker PJN Wilayah IV BBPJN VIII Jawa timur. (Rin/Why)

Rawan Korupsi, Kementrian PUPR Mengkerdilkan Fungsi Dan Kewenangan Lembaganya Sendiri :

Koordinator Lsm Arak, Safri nawawi, menyebutkan paket proyek Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik rawan korupsi, pasalnya proyek tersebut berada di ruas jalan provinsi.

“Ruas jalan Kecamatan Gedeg Mojokerto – Kecamatan Ploso Jombang, adalah kewenangan Pimprop jatim. Jadi untuk apa Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII Kementrian PUPR, mengambil alih tugas dan kewenangan Pimprop Jatim. Satker PJN metropolitan IV BBPJN VIII Jatim mengurus Jalan nasional saja tidak beres, kok malah mengambil alih tugas dan kewenangan Pimprov Jatim.” Kata Safri. Selasa (26/5/2020).

Menurut Safri, proyek ini rawan dobel anggaran, baik dari APBD  Jatim, atau APBN. Proyek yang dianggarkan normal saja masih rawan dikorupsi, apalagi yang abnormal seperti ini. Jalan provinsi dikerjakan oleh Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII (Kementrian PUPR).

BBPJN VIII JATIM : Nampak kondisi hasil pekerjaan pelebaran jalan yang sudah selesai dikerjakan. Nampak pohon-pohon yang mepet dengan jalan tidak ditebang.

Menurut Safri, seharusnya Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII (Kemetrian PUPR) berkonsentrasi kepada kewenanganya mengurus jalan nasional, membuat standar prosedur pembangunan jalan yang baik, untuk diterapkan di semua provinsi dan kabupaten di Indonesia. Jadi Kementrian PUPR harus kerja keras menciptakan ! membuat inovasi besar, membuat standar pembangunan jalan yang baik, untuk negeri ini.

“Kementrian PUPR tak perlu terlalu menyibukkan diri mengurus hal-hal yang teknis pengadaan, apalagi sampai terlibat langsung dilapangan hingga memonopoli pengerjaan jalan provinsi. Ini sama saja Satker PJN IV BBPJN VIII, Ditjen Binamarga Kementrian PUPR telah mengkerdilkan fungsi, dan kewenangan Kementrian PUPR itu sendiri.” Tegas Safri.

Safri mengaku kita patut curiga, paket proyek Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik diambil alih dan dikerjakan oleh BBPJN VIII Ditjen Bina marga Kementrian PUPR, saat rakyat sekarat, perekonomian negara ini sedang bokek atau lagi berhemat anggaran karena pandemi virus Covid-19.

“Kami curiga proyek sengaja dipaksakan untuk menyerap APBN untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum-uknum pejabat Kementrian PUPR. Wong Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII  mengurus jalan nasional Mlirip-Mojokerto-Jombang-Kertosono, saja tak becus. Sekarang malah menambah tugas baru mengambil alih pelebaran jalan Kecamatan Gedeg  Mojokerto – Kecamatan Ploso Jombang, yang merupakan kewenangan pengelolaan dan pengawasanya ada pada Pimprov Jatim. Ini bisa berakibat tidak baik.” Ucap Safri.

Safri juga memberi contoh kecil, dampak pengambil alihan tugas dan kewenangan pembangunan jalan tersebut. “Contohnya penebangan ratusan pohon dilokasi paket proyek Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik, jadi terhambat karena yang mengerjakan adalah BBPJN VIII, sedangkan yang punya kewenangan wilayah adalah Pimvrop Jatim. Ini akibat kewenangan yang tumpang tindih, dan monopoli pekerjaan oleh Kementrian PUPR akhirnya rakyat yang rugi. Pekerjaan terhambat, ini baru contoh kecil saja.” Ucap Safri.

PT MIX PRO INDONESIA : Nampak kondisi hasil pekerjaan pelebaran jalan yang sudah selesai dikerjakan. Nampak pohon-pohon yang mepet dengan jalan tidak ditebang.

Ia menambahkan, pihaknya berharap masyarakat kritis, ikut mengawasi pelaksanaan proyek jalan nasional, rakyat punya hak untuk tahu dan mengawasi proyek jalan yang dibiayai dari APBN maupun APBD, agar negara ini cepat maju. “Karena jalan merupakan urat nadi ekonomi, sosial, budaya, dan politik negeri ini, jadi jangan kita biarkan pembangunan jalan yang asal-asalan.” Imbuhnya.

Sebagai informasi, menurut data Lsm Arak proyek dilingkungan Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII Jawa timur, bukan kali ini saja proyek jalan dibawah naungan Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII diangap bermasalah oleh Lsm Arak. Sebelumnya Lsm Arak mempermasalahkan dua Paket proyek dilingkungan Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII Jawa timur, diantaranya yaitu paket proyek :

  1. REKONSTRUKSI JALAN BTS. KOTA JOMBANG – BTS. KAB. MOJOKERTO, pemenang PT Asri Jaya putra perkasa, dengan  nilai kontrak Rp 41.779 milyar, sumber anggaran APBN 2019. Lokasi pekerjaan Jalan nasional ruas Kecamatan Mojoagung – Janti Jombang. Pengerjaan proyek tersebut diduga 100 persen dialihkan oleh PT Asri Jaya putra perkasa, kepada PT Timbul Jaya. Ada pengurangan spesifikasi pekerjaan, dan tonase aspal. Hasil pekerjaan dilapangan baru beberapa minggu  selesai dikerjakan, jalan sudah hancur, aspal terkelupas, berlubang, dan pecah-pecah. Sampai hari ini tidak ada proses hukum kasus ini.
  2. PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN KERTOSONO-JOMBANG-MOJOKERTO–GEMPOL, dimenangkan PT. TIMBUL PERSADA, dengan nilai kontrak Rp 46.288.205, sumber anggaran APBN 2018. Lokasi pekerjaan Jl Soekarno Hatta, dan JL Yos Sudarso – Jombang. Kondisi JL Soekarno Hatta,  kondisi perkerasan jalan beton masih dalam pengerjaan sudah rusak parah, dan hingga kini kondisi kerusakan semakin parah, sudah bergelombang, pecah, retak.  Tapi sampai hari ini juga tidak ada proses hukum kasus ini. (Rin/Why)

Check Also

KPK Tetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo Dan 6 Orang Lainya, Sebagai Tersangka

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhi Prabowo (EP), dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!