Miris Gaji Honorer Dishub Mera Enim Seperempat Dari UMK

PEMKAB MUARA ENIM : Bupati Muara Enim H, Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim H, Nurul Aman, saat memamerkan Piala Adipura di Lapangan Merdeka Kota Muara Enim

MUARA ENIM (NusantaraPosOnline.Com)-Kebijakan bupati Muara enim, Sumatera selatan, sama sekali tidak berpihak kepada tenaga honorer di lingkungan Pemkab Muara enim. Bahkan dinilai kebijakan yang tidak manusiawi, betapa tidak misalnya tenaga kontrak lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub), Pemkab Muara enim, hanya menerima bayaran sekitar Rp 600 ribu, per bulan, sangat jauh di bawah upah minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Muara enim.

Tahun 2016 UMK Kabupaten Muara enim sebesar Rp Rp 2.289.000, sedangkan UMK tahun 2017 sebesar 2.478.374. Namun tenaga honorer Dishub yang bertugas dilingkungan Kabupaten Muara enim hanya kisaran Rp 600 ribu, perbulan. Artinya gaji yang diterima tenaga honorer jauh dibawah UMK, hanya Seperempat dari UMK.

Menurut, beberapa tenaga honorer yang bekerja sebagai tenaga honorer, di lingkungan Dishub Muara enim. Yang berhasil diwawancarai nusantaraposonline.com, menyebutkan bahwa mereka mendapatkan gaji hanya kisaran Rp 600 ribu, perbulan. Bahkan ada yang dibayar dibawah Rp 600 ribu.

Menurut, Herwan, warga Tangsi, Muara enim, tenaga honorer dilingkungan Dishub, memiliki resiko kerja yang cukup tinggi, karena banyak berada di jalan. Beban kerjanya juga kadang melampui jam kerja standar yang maksimal hanya 8 jam per hari. Namun mereka dibayar tidak layak oleh Bupati Muara enim. “”Ini menunjukan bahwa Bupati Muara enim Muzakir, tidak memikirkan kesejahteran, tenaga honorer. Ini kebijakan tidak masuk akal, masak mereka yang bekerja sekitar 8 jam per hari, mendapat bayaran hanya kisaran Rp 600 ribu, per bulan. Ini kerja Rumusa, namanya.” Terangnya Herwan.

“Kondisi ini berbanding terbalik dengan gaya hidup para PNS dilingkungan, pemkab Muaraenim, yang bergelimang hidup dengan kemewahan. Sementara tenaga kontrak di Dishub, buat buat beli bensin saja tidak cukup, apalagi buat makan satu bulan. Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Ini sama dengan Perbudakan.” Ujar Herwan. Senin (20/2/2010).

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, saat diminta konfermasi diruang kerjanya, ia sedang tidak ada ditempat. Karena sedang ada rapat. (Akril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!