Anggaran yang tersisa saat ini hanya cukup untuk membiayai kebutuhan operasional rutin pemerintahan, termasuk pemenuhan gaji pegawai.
MUARA ENIM, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tengah menghadapi tekanan fiskal yang sangat berat. Penurunan dana transfer yang drastis dari pemerintah pusat memaksa daerah lumbung energi ini melakukan efisiensi anggaran secara ekstrem di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Plt Bupati Muara Enim, Sumarni, mengtakan kondisi keuangan daerah yang mengkhawatirkan tersebut. Pemotongan anggaran kali ini berdampak langsung pada kelangsungan program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Tahun 2026 ini, pemerintah pusat memotong alokasi dana transfer untuk Kabupaten Muara Enim sebesar Rp1,4 triliun. Akibat pengurangan tersebut, pos anggaran daerah sempat mencatatkan defisit hingga Rp700 miliar di tahun ini.” ujar Sumarni. Selasa (15/9/2025).
Menurut Sumarni, untuk menambal celah defisit anggaran Rp700 miliar tersebut, Pemkab Muara Enim telah melakukan pememangkas pengeluaran di seluruh OPD. Meski pemotongan ekstrem sudah dilakukan, namun anggaran daerah masih tekor Rp195 miliar.
Plt Bupati Sumarni mengakui bahwa ruang efisiensi bagi pemerintah daerah sudah tertutup rapat. Anggaran yang tersisa saat ini hanya cukup untuk membiayai kebutuhan operasional rutin pemerintahan, termasuk pemenuhan gaji pegawai.
Menurutnya, kondisi fiskal yang seperti ini, membuat banyak program yang sebelumnya telah disusun pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
Pihak Pemkab kini berharap ada penyesuaian atau kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar roda pembangunan di daerah tidak sepenuhnya mandek.
“Pemerintah daerah sangat membutuhkan kebijakan fiskal yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya Menteri baru bisa ada kebijakan baru,” Katanya. (*)
Pewarta : SAFRI
