godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , September 25 2021
Home / Daerah / Oknum DPRD Tulungagung Diduga Langgar Prokes, Masa PPKM Gelar Wayangan
Polisi membubarkan acara wayangan di rumah anggota DPRD Tulungagung, Bosroni, di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo.

Oknum DPRD Tulungagung Diduga Langgar Prokes, Masa PPKM Gelar Wayangan

TULUNGAGUNG, NusantaraPosOnline.Com-Oknum anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Basroni, dari Partai Gerindra terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum setempat. Pasalnya manusia terhormat ini diduga melanggar protokol kesehatan, yakni nekat menggelar pertunjukan wayang kulit (wayangan) saat rakyat sedang sekarat dan Kab Tulungagung sedang menerapkan PPKM Level 4.

Aparat kepolisian telah memeriksa sedikitnya delapan saksi dalam kasus pertunjukan wayang ini. Tindakan oknom wakil rakyat terhormat ini tentunya adalah contoh yang tak layak untuk di jadikan contoh oleh masyarakat.

“Kasus ini tetap lanjut karena juga sudah ada yurisprudensinya pada kasus oknum kades di Kecamatan Rejotangan yang dihukum karena menggelar pesta ulang tahun anak saat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) berlangsung, tahun lalu,” kata Kanit Pidsus Satreskrim Polres Tulungagung Iptu Didik Riyanto di Tulungagung, Selasa (7/9/2021).

Delapan saksi yang telah diperiksa itu termasuk di antaranya seniman dalang yang memainkan pertunjukan wayangan, tokoh masyarakat, pedagang sekitar lokasi, perangkat desa serta warga sekitar. Selanjutnya, polisi bakal memanggil tuan rumah penyelenggara wayangan, Basroni (BSR) dalam waktu dekat.

“Kami juga akan meminta keterangan saksi ahli dari kabupaten, provinsi, akdemisi dan ahli pidana,” tutur Didik.

Selain mengumpulkan keterangan saksi, Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Tulungagung juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, mulai undangan yang disebar, bukti foto dan video yang beredar di masyarakat, hingga sebagian perangkat pertunjukan wayangan. Sebelum pertunjukan wayangan digelar, diduga BSR sempat menyebar undangan ke warga sekitar serta kolega. BSR berdalih kegiatan itu rutin dia gelar dalam rangka selamatan perayaan bulan Suro (Suroan).

Namun, BSR juga mengakui belum mengantongi izin penyelenggaraan acara dari Satgas Penanganan Covid-19 tingkat desa, kecamatan apalagi kabupaten. Dia berdalih pelaksanaan acara tidak mengundang banyak orang, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Bagaimana pun dugaan pelanggaran prokes di Desa Karangsari (Rejotangan) dan Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo itu sama, pasal yang kita terapkan juga sama,” ujar Didik.

Pihaknya menargetkan penanganan perkara tersebut rampung dalam bulan ini, dan segera bisa menetapkan tersangka. Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo, mengatakan untuk pelanggaran prokes Karangsari sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tulungagung pada Senin (6/9/2021). Sedang untuk jadwal sidang, pihaknya masih menunggu informasi dari Pengadilan.

“Untuk jadwal sidang kami menunggu jadwal dari PN,” kata Agung. Tersangka didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1984. “Ancamannya pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta,” Ujarnya.

Sementara itu Basroni, anggota DPRD Tulungagung yang menggelar acara wayangan dirumahnya, Sabtu malam 21 Agustus lalu, saat PPKM Level 4 berlangsung, ia berdali pertunjukan wayang tersebut merupakan salah satu hajat warga yang ingin menggelar ruwatan atau bersih desa.

“Banyaknya warga desa yang meninggal menjadi alasan digelarnya ruwatan ini. Terlebih kondisi pandemik COVID-19 yang belum juga berakhir membuat warga berusaha menggelar ruwatan tersebut” Ujar Busroni. Kamis (02/9/2021).

Menurut dia, ruwatan ini bermula saat Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung mengalami pagebluk. Dalam sehari rata-rata terdapat 2-3 warga yang meninggal. Sebelum pandemik, biasanya pada bulan sura dalam sistem penanggalan jawa mereka menggelar ruwatan.

“Tapi selama pandemik ini ruwatan tidak ada, karena melihat kondisinya sedang pagebluk masyarakat desa berencana menggelar kembali ruwatan,” kata dia.

Mereka kemudian berusaha mengurus izin untuk menggelar ruwatan tersebut. Namun, izin tersebut tidak turun karena masih penerapan PPKM Level 4. Namun, mereka tetap memutuskan untuk menggelarnya. Namun, untuk mengantisipasi adanya kerumunan, acara wayangan pun digelar di bekalang rumah Basroni dengan undangan terbatas.

“Tapi saat masih kenduri warga sudah bergerombol di pinggir jalan, terdapat juga penjaja makanan di sekitar lokasi,” Ungkapnya.

Basroni berdalih, untuk mengantisipasi kerumunan, mereka kemudian berkoordinasi dengan Satgas tingkat kecamatan untuk membubarka kerumunan tersebut. Tepat saat usai kenduri petugas datang dan membubarkan kerumunan. Agar warga membubarkan diri, petugas juga mengangkut sejumlah peralatan gamelan. Ujarnya. (Shd)

Check Also

Personel Gabungan Gelar Operasi Yustisi Dan Pembagian Masker Gratis Di Pasar Pedas

Ngawi, NusantaraPosOnline.Com-Antisipasi angka penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Ngawi, personel gabungan yang terdiri dari TNI, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!