Uang senilai Rp7 miliar itu habis seketika demi pantat 15 orang pejabat elit Jombang agar bisa duduk nyaman di atas jok kulit ber-AC yang wangi. Sementara itu, tambahan anggaran untuk perbaikan jalan rusak se-Kabupaten Jombang hanya mentok di angka Rp10,07 miliar dalam P-APBD Jombang 2026.
KABUPATEN JOMBANG hari ini sedang mempertontonkan drama ironi yang mengiris hati nurani. Di tengah cekikan kemarau panjang yang memaksa warga di lima kecamatan mengemis bantuan air bersih, dan di sela-sela hancurnya jalanan yang saban hari mempertaruhkan nyawa pengendara, Pemerintah Kabupaten Jombang justru sibuk bersolek.
Lewat Perubahan APBD (P-APBD) 2026, mereka dengan sangat tega menggelontorkan Rp7,00 miliar uang dari pajak rakyat hanya untuk memborong 15 unit mobil dinas baru.
Mari kita bedah angka ini dengan akal sehat, sesuatu yang tampaknya mulai langka di gedung Setdakab Jombang.
Uang senilai Rp7 miliar itu habis seketika demi pantat 15 orang pejabat elit Jombang agar bisa duduk nyaman di atas jok kulit ber-AC yang wangi. Sementara itu, tambahan anggaran untuk perbaikan jalan rusak se-Kabupaten Jombang hanya mentok di angka Rp10,07 miliar. Selisihnya begitu tipis! Porsi anggaran yang seharusnya menjadi hak ratusan ribu warga Jombang dipangkas dan dikanibal demi ego fasilitasi para penguasa lokal atau raja-raja kecil daerah.
Di manakah letak keadilan komparatif ini? Apakah harga diri dan kenyamanan 15 pejabat Jombang jauh lebih mahal ketimbang keselamatan dan penderitaan ribuan pengendara yang harus meliuk-liuk menghindari lubang jalanan di utara Sungai Brantas setiap harinya?
Yang lebih menggelikan lagi ketika kita mendengar pembelaan dari birokrasi. Dengan wajah tanpa dosa, mereka berdalih bahwa mobil lama keluaran 2018 sudah “terlalu tua” (baru berusia 8 tahun!) dan boros bahan bakar Dexlite. Mereka juga berlindung di balik tameng Instruksi Presiden tentang kendaraan listrik.
Ini adalah logika sesat yang dipaksakan. Bagaimana mungkin anda mengklaim sedang melakukan “efisiensi anggaran jangka panjang” dengan cara merampok modal Rp7 miliar di depan saat daerah sedang sekarat? Menukar efisiensi receh dari biaya BBM bulanan dengan belanja mobil mewah bermilyar-milyar di tengah status Siaga Darurat Kekeringan bukan sekadar salah urus (mismanagement), melainkan sebuah kejahatan moral anggaran.
BACA JUGA :
- Jombang Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran 2026
- KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Tersangka Pemerasan SKPD Untuk THR Forkopimda
- Sidang Korupsi Bupati Cilacap: Uang Iuran Kepala Dinas Diduga Mengalir Jadi THR Pejabat Forkopimda
- KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu dan Ajudanya Tersangka Pemerasan OPD Untuk THR Forkopimda
Saat artikel ini ditulis, saudara-saudara kita di pelosok Jombang sedang menatap langit yang kering, memandangi sumur-sumur yang mati, dan menunggu jeriken mereka terisi air bersih. Di saat yang sama, para pejabat Jombang sedang tersenyum lebar menanti brosur mobil listrik e-purchasing terbaru mereka tiba di meja kerja.
Rencana P-APBD 2026 ini bukan sekadar dokumen administrasi, ini adalah bentuk penghinaan terbuka terhadap penderitaan rakyat Jombang. Kebijakan ini harus ditolak total dan dilawan!
Rakyat Jombang tidak butuh pejabat yang melesat tanpa emisi di atas mobil listrik mewah. Rakyat Jombang butuh jalan yang mulus untuk menyambung hidup dan air bersih untuk menyambung nyawa.
Jika pengadaan ini tetap melenggang tanpa pembatalan, maka sah sudah: Pemkab Jombang telah resmi bertransformasi menjadi pelayan bagi kenyamanan perutnya sendiri, bukan pelayan bagi rakyatnya.
Sudah saatnya warga Jombang bersuara keras, menolak tunduk pada poya-poya anggaran ini, dan mencatat baik-baik nama para pemangku kebijakan yang tega menukar air bersih kita dengan mobil pelat merah yang baru. (Redaksi)
Editor: SAFRI NAWAWI
