godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , April 20 2021
Home / Nasional / Pakar Hukum : Bisa Terapkan Hukuman Mati Untuk Koruptor Bansos Covid-19
Barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang, rupiah, dollar AS, dan dollar Singapura yang diamankan KPK dalam kasus dugaan suap bansos Covid-19 Mensos Juliari P Batubara. Minggu (6/12/2020)

Pakar Hukum : Bisa Terapkan Hukuman Mati Untuk Koruptor Bansos Covid-19

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, mengungkapkan keprihatinannya, terhadap kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19, yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, dan anak buahnya.

Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH-YLBHI) Abdul Fickar ini berpendapat, korupsi karena keserakahan di tengah pandemi, hanya dilakukan oleh manusia yang tidak punya hati.

“Hal ini terjadi karena kepandaian, profesionalitas tidak didasari oleh rasa, pikiran, dan pengabdian. Kekuasaan hanya jadi alat mengeruk kekayaan, yang notabene tidak bisa dibawa mati,” Kata Fickar, Minggu (6/12/2020).

Bahkan Abdul Fickar, menganalogikan, kekuasaan dan korupsi seperti kesatuan. Sulit untuk dipisahkan. Bahkan, tidak memperhitungkan situasi krisis seperti pandemi Covid-19.

Fickar pun menyoroti sistim keuangan negara  yang menurutnya masih didasari pada sistim ‘proyek’. “Sepanjang sistem keuangan negara didasarkan pada proyek, maka libido korupsi pada birokrasi tidak akan pernah berhenti,” sebutnya.

Kasus di Kementerian Sosial (Kemensos) dinilainya menjadi indikasi bahwa sistim keuangan proyek berbuah tindakan pidana korupsi. Sekalipun di masa pandemi, Fickar merasa korupsi akan terus meregenerasi di dalam sebuah kekuasaan.

“Sepanjang sistem politik masih mahal, sementara penyelenggaraan keuangan negara didasarkan pada proyek, korupsi akan tetap ada. Ironisnya,  terjadi di Kementrian Sosial yang seharusnya seluruh aktivitasnya untuk kemaslahatan rakyat,” tegasnya.

Fickar menegaskan, ancaman hukuman korupsi di situasi pandemi ini sangat berat, bisa terancam hukuman mati. Hal itu, tertuang di dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Untuk efek jera, hukuman maksimal bisa diterapkan bagi korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JBP) dan tiga anak buahnya, sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu. Sehingga, nilai total uang yang diduga masuk ke kantong Juliari mencapai Rp 17 miliar. (bd)

Check Also

Curi Barang Bukti Emas Batangan 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pegawai Komisi pemberantasan korupsi (KPK) berinisial IGAS yang bertugas pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!