Pemdes Manduro Sukses Laksanakan Bedah Rumah, Pak Kades Malah Diprotes Warga

Salah satu rumah warga desa Manduro saat pengerjaan rehab, dengan dana bantuan BSPS 2019. Sebelumnya rumah tersebut berlantai tanah, dinding bambu yang sudah.

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintah Desa (Pemdes) Manduro, Kecamatan Kabuh, kabupaten Jombang, Jawa timur. Sukses melaksanakan  program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat program bedah rumah tahun 2019.

Berdasarkan data dari pemerintah desa Manduro tahun 2019 terdapat 110 rumah warga yang tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah program BSPS dari APBN 2019. Pelaksanaan bedah 110 rumah tidak layak huni tersebut sudah sukses dilaksanakan Pemdes Manduro.   

Namun dibalik kesuksesan pelaksanaan program BSPS 2019 tersebut, justru Kepala desa Manduro, Jamilun, menuai protes dari warganya. Pasalnya program tersebut dianggap tidak merata oleh warga setempat, karena masih banyak rumah yang tak layak huni namun tidak mendapatkan bantuan program bedah rumah. Akibatnya sang Kades digruduk warganya sendiri.

Warga Desa Manduro, yang protes Kepala desa, karena bantuan bedah rumah tidak merata.

Menurut Salim, perwakilan warga mengatakan Kepala desa Manduru tidak adil, karena masih banyak rumah warga yang tak layak huni. Namun tidak ikut kebagian bantuan bedah rumah. Seharusnya Kades mengusulkan semua rumah warga yang tak layak huni untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.

“Didesa Mnduro tahun 2019, ada 110 rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Padahal masih banyak rumah warga yang tak layak huni tapi tidak mendapatkan bantuan, makanya kami protes ke Kades. Karena ini tidak adil, masak masih banyak rumah yang jelek tapi tidak ikut diusulkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.” Kata Salim, Rabu (8/1/2019) yang didampingi puluhan warga, yang didominasi ibu-ibu rumah tangga.

Salim mengaku, didesa Manduro ini masih banyak rumah tak layak huni, berdinding bambu dan papan kayu lapuk, lantai rumah masih tanah. Tapi tak dapat bantuan. “Oleh karena itulah kami mengruduk Kades, kami protes, kami minta kades berbuat adil, mengusulkan kembali rumah-rumah yang tak layak huni agar tahun 2020 ini mendapat bantuan bedah rumah.” Ujar Salim, yang diamini warga yang lain.

Salim mengaku, kami memprotes Kades menuttut kades agar adil, agar bantuan bedah rumah atau BSPS merata tidak menimbulkan kecemburuan warga. Imbuhnya.

Terkait hal tersebut Kepala desa Manduro, Jamilun, mengatakan memang benar tahun 2019 desanya mendapatkan bantuan BSPS, ada 110 rumah yang menjadi sasaran program bedah rumah tersebut.

“Masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 17,5 juta. Uang tersebut tidak diterima tunai, langsung masuk kerekening penerima bantuan. Kami pemerintah desa hanya mengusulkan dan mengawasi pelaksanaan bantuan bedah rumah tersebut. Alhamdulillah bantuan BSPS 2019 sudah terlaksana dengan baik.” Terang Jamilun. Rabu (8/1/2019).

Salah satu rumah warga desa Manduro yang sudah direhab, dengan dana bantuan BSPS 2019. Sebelumnya rumah tersebut menggunakan dinding kayu yang sudah lapuk.

Jamilun mengaku, bahwa Pemerintah desa sudah mengusulkan ratusan rumah warganya yang tak layak huni agar mendapatkan bantuan bedah rumah. Namun tahun 2019 desa Manduro cuman diberi jatah untuk 110 rumah.

“Untuk tahun 2020 ini kami berjanji akan berusaha keras, mengusulkan agar rumah warga yang tak layak huni, yang belum pernah mendapatkan bantuan, akan kami data ulang, dan akan kami usulkan lagi. Agar tahun 2020 ini bisa mendapat bantuan bedah rumah.” Ucapnya.

Menurut dia, rumah warga yang kami anggap tak layak huni adalah rumah warga yang reot, masih berdinding bambu, atau kayu lapuk, dan berlantai tahah.

Jamilun, juga menyinggung jumlah rumah warga didesa Manduro yang tak layak huni, namun belum mendapatkan bantuan. Didesa Manduro bisa mencapai sekitar 250 rumah tak layak huni. Dan itu kita usulkan di tahun 2020 ini. Imbuh Jamilun. (Ris/Snt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!