godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Oktober 16 2021
Home / Politik / Pengamat : Kepala Daerah Jangan Manfaatkan Bansos Untuk Kepentingan Politik
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin

Pengamat : Kepala Daerah Jangan Manfaatkan Bansos Untuk Kepentingan Politik

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Dr Ujang Komaruddin MSi mengingatkan kepala daerah agar jangan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dengan memoles citra kepemimpinan sendiri.

Menurut Ujang Komaruddin, distribusi bansos harus berlandaskan pemikiran untuk mengurangi beban masyarakat miskin karena terdampak COVID-19. Jakarta, Minggu (19/9/2021), mengatakan

“Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” kata Ujang Komaruddin. Di Jakarta Minggu (19/9/2021)

Bansos, menurutnya, itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah.

“Jadi para politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri jangan hanya berpikir untuk kepentingan politik semata. Kepala daerah harus berjuang dan memperjuangkan hak rakyat miskin penerima bansos, yakni dengan tidak mengotak-atik atau memanipulasi data bansos.” Ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Sementara itu Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa pemimpin daerah harus punya citra dan membuat citra melalui perilaku, tindakan, kebijakan, program, dan kegiatan yang arif dan solutif sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

“Perlu ada instansi yang bertanggung jawab penuh atas penyajian dan pembaruan data kemiskinan secara digital, real time, dan terbuka. Dengan mendayagunakan unit pemerintahan terbawah secara partisipatoris, sehingga dari waktu ke waktu bisa up to date,” Ujarnya.

Oleh karena itu, lajut Zulfikar, Komisi II meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawasi pemutakhiran data bansos oleh pemerintah daerah. Zulfikar pun memberikan saran agar bansos bisa lebih cepat diterima masyarakat penerima manfaat.

“Bentuk tunai dan pakai jasa perbankan. Penerima manfaat harus punya rekening dengan saldo awal yang sangat ringan, dan saldo bisa diambil semua tanpa biaya administrasi,” ujarnya pula.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kepentingan politik kepala daerah kerap menghambat perbaikan data penerima bansos. Kepala daerah sering bermain dengan data demi memoles citra kepemimpinannya.

Suharso menjelaskan pembaharuan data calon penerima bansos atau perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dimandatkan peraturan perundang-undangan setiap enam bulan sekali.

Proses pembaharuannya merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial. (bd)

Check Also

Rakyat Sekarat, Anggota DPR RI Dapat Fasilitas Isoman Di Hotel Berbintang

NusantaraPosOnline.Com, JAKARTA-Ditengah kondisi rakyat sekarat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan surat tentang pemberian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!