JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Poliri dan TNI sudan bersepakat akan menindak tegas setiap aksi yang dianggap inkonstitusional, setelah ada hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2019.
Oleh
karena itu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnapian mengimbau kepada
masyarakat agar tidak melakukan upaya mobilisasi setelah ada hasil resmi
penghitungan suara Pemilu 2019. Tito menyatakan akan menindak tegas setiap
aksi yang dianggap inkonstitusional.
Ia mengatakan Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengatasi segala upaya yang
bertentangan dengan aturan hukum atau inkonstitusional.
“Polri dan TNI sudah sepakat tadi ada Panglima, rekan-rekan dari KSAD,
KSAL dan KSAU. Kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir,” Terang
Tito saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis
(18/4) lalu.
Menurutnya Tito mengatakan mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu merupakan salah satu langkah inkonstitusional. Menurut dia, hal itu bisa mengganggu stabilitas keamanan.
“Saya mengimbau kepada pihak
manapun untuk tidak melakukan mobilisasi baik mobilisasi merayakan kemenangan
misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan,” ujar Tito.
Ia mengatakan Polri pernah membubarkan langkah mobilisasi yang dikerahkan oleh
pendukung kedua paslon.
Tito menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda
untuk ikut mengamankan situasi jika terjadi langkah inkonstitusional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat harus menerima keputusan resmi dari
KPU terkait hasil penghitungan surat suara. Jika ada yang melakukan kecurangan,
maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang
berlaku, bukan malah menggerakkan massa atau langkah yang tidak sesuai dengan
aturan yang ada.
“Kami dari Polri, TNI mengimbau gunakan mekanisme konstitusional yaitu
aturan hukum yang berlaku,” ujarnya
Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto yang ikut hadir pada acara konferensi pers yang sama
menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah menjaga
pelaksanaan pemilu kali ini.
Ia menegaskan TNI tidak akan mentoleransi terhadap aksi atau upaya yang akan
mengganggu stabilitas keamanan.
“Kami akan tindak tegas, tidak akan mentolerir semua upaya yang akan
mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inskonstitusional yang merusak
proses demokrasi. NKRI harga mati,” Terang Hadi.
Sebelumnya anggota politikus PAN Eggy Sudjana menyebut akan mengerakkan massa
atau people power jika terjadi kecurangan pada
proses pemilu kali ini. Ia pun sempat menyebut people power tidak
membutuhkan izin dari aparat.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Amien Rais Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyatakan akan menggerakkan people power jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2019.
Amien mengaku tidak akan menyelesaikan sengketa pemilu kepada lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami tidak akan ke MK lagi, kami langsung people power,” kata Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3) lalu. (bd)
