Jakarta, nusantaraposonline.com – Presiden Prabowo Subianto mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk turut mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ia mengatakan pemerintah pusat membuka pintu bagi sebanyak mungkin orang yang ingin berpartisipasi dalam program unggulan ini.
“Pemda juga ingin berpartisipasi. Gubernur dan anggota dewan juga ingin berpartisipasi. Silakan, siapa saja yang ingin berpartisipasi, silakan,” kata Prabowo, Kamis (16/1/2025).
Pernyataan itu disampaikannya seusai menghadiri Munas. pada acara konsolidasi persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin. Prabowo mengatakan pemerintah daerah dapat menyediakan dananya. Namun, ia berpesan agar dana tersebut dikelola secara efisien sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Ia juga berharap program ini sampai kepada penerima yang tepat.
“Kalau efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran, ya bagus,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar program makanan bergizi gratis itu juga dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
Usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). Sebab selama ini terlihat yang digunakan untuk anggaran program MBG hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan ini.
“Saya sampaikan ke Presiden, selain muslimat, kita juga punya juknis BGN. Juknis BGN itu APBN. Memang saya kira APBD itu penting disahkan,” kata Khofifa, Selasa. Dikatakannya, jika program unggulan ini mendapat tambahan dana dari APBD, minimal standar menu bisa ditingkatkan. Saat ini, anggaran untuk makanan bergizi rata-rata Rp 10.000 per anak per makan.
“Saat pertama kali melihatnya, saya berpikir, kalau ditambahkan setengah butir telur, kandungan proteinnya akan meningkat. Itu akan lebih baik,” jelas Khofifah. Ia lebih lanjut menjelaskan, anggaran untuk program pangan di Jawa Timur sudah dialokasikan.
Jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD, kuota dapat digunakan. Sementara itu, ia juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan APBD untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Saya juga sudah sampaikan ke Kabupaten/Kota bahwa kalau ada pembicaraan penting, cakupannya harus diperluas dan kerangkanya juga harus diperluas. Mungkin ahli gizi perlu diundang ke dalam diskusi beberapa kali, atau semacamnya. perlu ditambahkan,” pungkas Khofifah. (Ags)
