godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , April 20 2021
Home / Nasional / Sempat Buron, Bos PT MIT Hiendra Soenjoto Akhirnya Ditangkap KPK
Hiendra Soejoto mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, digiring Kamis (29/10/2020).

Sempat Buron, Bos PT MIT Hiendra Soenjoto Akhirnya Ditangkap KPK

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Sempat menjadi buron selama hapir delapa bulan, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) yang merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016. Akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bos PT MIT ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Kamis (29/10/2020).

Diketahui, Hiendra ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Desember 2019. Namun, KPK memasukkan namanya ke Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 11 Februari 2020 usai Hiendra beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

“Kami akan menyampaikan penahanan terhadap salah satu tersangka yang KPK tangani, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 11 Februari 2020. Tersangka tersebut adalah HS (Hiendra Soejoto), Direktur PT MIT,” Kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Lili mengatakan, tim penyidik menahan Hiendra selama 20 hari guna kepentingan penyidikan terhitung sejak 29 Oktober 2020 hingga 17 November 2020. Hiendra ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Setianudi, Jakarta.

“Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK maka tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” katanya.

Penanganan perkara ini, kata Lili, merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari operasi tangkap tangan (OTT) dengan nominal barang bukti kecil di Jakarta pada 20 April 2016 lalu.

Kala itu, lanjutnya, KPK berhasil meringkus eks Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Ariyanto Supeno dengan barang bukti yang relatif kecil, yakni Rp50 juta.

“Dari pendalaman perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar,” ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, KPK lantas menetapkan Hiendra sebagai tersangka pemberi suap bersama mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, selaku penerima suap. Sebagaimana kita ketahui, saat ini, perkara Nurhadi dan Riezky telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan Lili, Hiendra diduga memberikan uang sejumlah Rp 45,7 miliar kepada Nurhadi melalui Rezky. KPK meyakini pemberian uang tesebut diduga uang suap yang berkaitan dengan pengurusan sejumlah perkara di pengadilan.

Mulanya pada 27 Agustus 2010, Hiendra melalui kuasa hukumnya yaitu Mahdi Yasin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada pemutusan secara sepihak atas perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Pada 16 Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT MIT dan menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa depo container tetap sah dan mengikat, serta menghukum PT KBN untuk membayar ganti rugi materiel kepada PT MIT sebesar Rp81.778.334.544.

Atas putusan tersebut, PT KBN mengajukan upaya hukum banding sampai dengan kasasi. MA dalam putusannya Nomor 2570 K/Pdt/2012 menyatakan dalam pokok perkara bahwa pemutusan perjanjian sewa menyewa depo container melalui surat nomor : 0106/SBA/DRT.12.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 adalah sah dan menghukum PT MIT membayar ganti rugi sebesar Rp6.805.741.317 secara tunai dan seketika kepada PT KBN.

PT KBN meminta segera dilakukan pelaksanaan eksekusi putusan MA tersebut. Namun Hiendra meminta bantuan Hengky Soenjoto untuk dikenalkan kepada Advokat H Rahmat Santoso yang merupakan adik ipar Nurhadi atau paman Rezky Herbiyono.

Selanjutnya pada Juli 2014 bertempat di café Vin+ Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Hiendra dan Hengky dengan Rahmat. Dalam pertemuan tersebut, Hiendra meminta Rahmat sebagai kuasa hukumnya dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara gugatan dengan PT KBN, sekaligus mengurus penangguhan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pada 25 Agustus 2014, Rahmat mengajukan PK dan permohonan penangguhan eksekusi atas Putusan Kasasi MA melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Alasan yang digunakan dalam permintaan penagguhan eksekusi itu yakni sedang diajukan PK dan gugatan yang kedua terhadap PT KBN.

Sebagai realisasi pengurusan perkara PT MIT, pada awal 2015, Rezky melalui Calvin Pratama membuat perjanjian dengan Hiendra dan akan memberikan fee pengurusan administrasi terkait dengan penggunaan lahan depo container sebesar Rp15 miliar dengan jaminan cek Bank QNB Kesawan atas nama PT MIT senilai Rp30 miliar.

Sekitar awal 2015, bertempat di kantor PT Herbiyono Energi Industri di Office 8 Senopati lantai 11, Rezky memperkenalkan Hiendra kepada Iwan Cendekia Liman yang bisa membantunya mendapatkan pendanaan dari Bank Bukopin Surabaya. Pendanaan itu akan digunakan untuk membiayai pengurusan perkara dan untuk merealisasikan kesepakatan pengurusan perkara PT MIT.

“Pada 22 Mei 2015, Rezky Herbiyono menerima uang sejumlah Rp400 juta dari Hiendra yang ditransfer ke rekening bank atas nama Rezky Herbiyono sebagai pembayaran uang muka yang dilakukan beberapa kali hingga akumulasinya mencapai Rp Rp45.726.955.000,” ungkap Lili.

Walaupun gugatan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PK ditolak, namun Nurhadi dan Rezky Herbiyono tetap menjanjikan kepada Hiendra akan mengupayakan pengurusan perkara lahan depo container seluas 57.330 meter persegi dan areal seluas 26.800 meter persegi yang terletak di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Kav C 3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam proses.

Atas perbuatannya, Hiendra dikenkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Bd)

Check Also

Curi Barang Bukti Emas Batangan 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pegawai Komisi pemberantasan korupsi (KPK) berinisial IGAS yang bertugas pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!